Moeldoko yang Ditolak, Dampaknya bagi AHY dan Jokowi?

Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Deli Serdang ditolak oleh pemerintah. Lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pemerintah menyampaikan jika hasil KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang ditolak. Dengan ini, status Moeldoko sebagai ketua umum partai pun tak mendapat pengakuan secara legal di mata pemerintah.

Penolakan ini tentu menjadi kabar baik bagi kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perjuangan mempertahankan partai di tengah gempuran para mantan kader partai pun mendapat titik terang. Partai yang dipimpin oleh AHY-lah yang diakui pemerintah, dan begitu pula AHY sebagai ketum partai juga mendapat pengakuan pemerintah. 

Penolakan ini bisa membahasakan keberhasilan AHY bersera kader-kader yang masih loyal kepadanya. Dengan ini, ada poin plus yang patut disematkan kepada AHY yang menjabat sebagai ketum partai. 

Poin plus itu berhubungan dengan kemampuan AHY melakukan komunikasi politik selama terjadi kekisruhan di tubuh partai. Tidak tunduk pada situasi yang sementara mendera partai. Sebaliknya, AHY berhasil melakukan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dengan pemerintah.  

Juga, poin plus itu menyangkut konsolidasi yang dilakukan AHY dengan para kader partai. Paling tidak, AHY berhasil menjaga loyalitas para kader partai agar tidak menyeberang ke kubu Moeldoko. Keberhasilan melakukan konsolidasi ini bisa menunjukkan kapasitas AHY dalam menjaga partai agar tidak semakin retak.  

Penolakan hasil KLB merupakan salah satu bagian dari keberhasilan AHY sebagai seorang politikus. Dia berhasil menjaga partai dari gempuran yang terjadi karena adanya KLB di Deli Serdang. 

Keberhasilan ini bisa membahasakan kualitas dan kapasitas AHY sebagai seorang politikus. Dalam mana, sebagai seorang politikus yang terbilang muda, AHY berhasil menjadi pemimpin yang tolak tunduk pada kenyataan sulit yang terjadi di dalam partai. 

Bukan tidak mungkin, keberhasilan AHY ini menjadi tolok ukur dalam karir politik AHY di masa depan. Bagaimana pun, banyak pihak akan menilai dan mengevaluasi kinerja AHY dari bagaimana AHY tampil dalam menyelesaikan persoalan intern partai seperti saat ini. 

Terlepas dari dampak penolakan KLB pada karir AHY sebagai politikus, penolakan ini pun serta merta membebaskan pemerintah dari keterkaitannya dengan KLB versi Deli Serdang.  Betapa tidak, keterpilihan Moeldoko yang nota bene berasal dari lingkaran istana menimbulkan anggapan adanya  sangkut pautnya dengan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi.

Penolakan KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang secara tidak langsung membebaskan keterkaitan dengan istana. Pendeknya, pemerintah tidak berada di belakang kubu Moeldoko. 

Kendati Moeldoko berada di jajaran kabinet Jokowi-Maruf, terlihat keputusan pemerintah tidak berpihak kepada Moeldoko dan rekan-rekannya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa keterlibatan Moeldoko di KLB Deli Serdang lebih pada motif politik secara pribadi. Tidak ada sangkut paut dengan pemerintah, apalagi Presiden Jokowi.