Hari ini (26/2), ada 178 bupati/walikota yang akan dilantik. Mereka ini adalah gelombang pertama dari 261 bupati/walikota yang terpilih lewat kontestasi politik dalam pilkada pada 9 Desember 2020. Pelantikannya terjadi di ibukota provinsi di mana para bupati/walikota itu ditugaskan.
Pelantikan ini merupakan pencapaian politik untuk konteks negara yang berasaskan demokrasi. Para bupati/walikota terpilih lewat kontestasi politik dalam rupa pemilihan umum (pemilu). Meskipun masih ada cacat celah dalam prosesnya, namun kontestasi ini menjadi salah satu cara terbaik untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
Harapannya, hasil dari kontestasi ini yang ditunjukkan lewat pelantikan para bupati/walikota mewujudkan arah dan tujuan keterpilihan mereka. Para bupati/walikota yang terpilih bukan sekadar untuk meraih dan duduk kekuasaan, tetapi mereka benar-benar ingin melayani rakyat. Pelayanan ini menyata lewat mewujudkan kepentingan rakyat ke arah yang lebih baik. Jadinya, mereka mencerminkan pemimpin yang terpilih menurut asas demokrasi, yang mana pemimpin dari, oleh, dan untuk rakyat.
Tugas bupati/walikota yang terpilih dan dilantik hari ini tidaklah gampang terlebih khusus di tengah pandemi korona. Situasi ekonomi, kesehatan, dan sosial menjadi rentetan persoalan yang akan dihadapi oleh para bupati/walikota baru. Barangkali tidak terlalu menjadi persoalan bagi petahana yang terpilih lagi. Mereka tinggal melanjutkan dan menguatkan program yang telah mereka buat dan laksanakan.
Bagi para bupati/walikota baru, dampak dari pandemi korona menjadi tugas berat yang pertama-tama dihadapi dan diemban serta ditanggulangi. Menjadi lebih rumit kalau bupati/walikota terdahulu tidak mempunyai arah yang jelas dalam penanganan pandemi korona. Mau tidak mau, bupati/walikota baru seyogianya segera mungkin beraksi untuk menangani dampak pandemi di tengah masyarakat. Dengan itu, masyarakat pun melihat harapan baru dan bukannya persoalan lama yang masih saja terjadi.
Selain itu, tugas paling utama dari mereka yang dilantik menjadi bupati/walikota adalah menetapi janji-janji politik. Hemat saya, para pemimpin ini terpilih juga berkat janji-janji politik yang mereka sampaikan di masa kampanye. Janji-janji politik mereka telah melahirkan amanah rakyat.
Tidak gampang untuk mengemban amanah rakyat. Amanah rakyat akan mendapat tempatnya kalau para bupati/walikota yang terpilih bisa mewujudnyatakan janji-janji politiknya, dan tidak mengaburkan janji-janji itu seturut perjalanan masa kepemimpinan mereka. Kalau tidak, reputasi mereka juga tergerus bersama waktu. Ujung-ujungnya, ketidakpercayaan masyakarat bisa meningkat.
Pelantikan para bupati/walikota hari ini menjadi langkah awal mereka. Mereka sah untuk memimpin. Dengan ini pula, mereka mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat yang telah dipercayakan. Tentu saja, selama masa kampanye mereka telah mengutarakan pelbagai program dan janji-janji politik kepada masyarakat. Pelbagai program dan janji-janji akan menjadi manis apabila para pemimpin politik yang dilantik bisa perlahan-lahan mewujudnyatakannya dalam masa kepemimpinan mereka.
Pelantikan para bupati/walikota untuk beberapa tempat di tanah air pada hari ini merupakan kabar sukacita bagi masyarakat. Sukacita itu bukan saja soal pesta demokrasi yang telah melahirkan para pemimpin baru. Lebih jauh, sukacita itu terjadi karena mengingat janji-janji politik yang pernah tersampaikan. Harapannya agar janji-janji itu bukan sekadar kata-kata pemanis di masa kampanye dan menjadi kabur selama masa kepemimpinan. Namun, janji itu ditepati lewat aksi konkret.
