Mohon tunggu...
Gobin Dd
Gobin Dd Mohon Tunggu... Buruh - Orang Biasa

Menulis adalah kesempatan untuk membagi pengalaman agar pengalaman itu tetap hidup.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Belajar dari Anies, Bakal Capres Lain Bisa Enggan Merapat ke Rizieq Shibab

20 November 2020   20:12 Diperbarui: 20 November 2020   20:16 383
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Momen saat Anies bertemu Rizieq Shihab. Sumber foto: ANTARA/HO-Instagram Tengku Zulkarnain via The Jakarta Post.com

Kepulangan dan kehadiran Rizieq Shihab (RS) 10 November lalu menimbulkan pelbagai diskusi. Diskusi yang bergerak dari ranah kesehatan bermuara pada ranah politik.

Toh, RS juga lekat dalam dunia politik tanah air. Tak sedikit politikus yang merapat kepadanya untuk mencari dukungan. Bahkan bisa sebaliknya pula, beliau yang merapat ke politikus untuk mencari kepentingan tertentu.

Ketika RS pulang, Anies merapat. Barangkali merapat dalam konteks kawan lama.

Meski demikian, konteks politik tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bagaimana pun, RS ikut mempunyai jasa dalam melapangkan Anies ke kursi DKI Jakarta. Tak heran, lawatannya itu merupakan lawatan seorang kawan lama yang masih lekat dengan konteks politik. Sulit untuk dihapus dari benak masyarakat.  

Menimbang simpatisan yang dimiliki oleh RS, tidak sedikit politikus mungkin berpikir merapat kepadanya. Prabowo Subianto pernah berada satu perahu dengan RS di Pilpres.

Yah, pengaruh dan efek RS bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kehadiran dan suara RS bisa meningkatkan popularitas seorang politikus di mata masyarakat. Terkhusus masyarakat yang masih terkurung pada pola pikir identitas tertentu.

Sayangnya, kepulangan RS kali ini mendapat benturan yang cukup serius. Keramaiannya berujung pada ketegasan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak tutup mata melihat ketimpangan yang terjadi. Bagaimana pun, RS berada di bawah payung negara hukum. Hukum dan aturan yang telah ditetapkan harus dihormati.  

Kerumunan massa yang terjadi semenjak kehadiran RS menjadi soroton. Hal itu dipandang berseberangan dengan protokol kesehatan. Makanya, banyak orang mengkritisi situasi ini.

Pemerintah mengambil langkah tegas. Mulai dari pihak kepolisian. Perwira yang tidak bertindak tegas dicopot dari jabatan.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies juga harus rela mendapat panggilan kepolisan untuk mengklarifikasi kerumunan massa yang berhubungan dengan kehadiran dan hajatan yang melibatkan RS.

Hal ini bisa mencoreng muka Anies apabila beliau ditemukan melanggar aturan. Gegara RS, Anies terjebak pada langkah yang salah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun