Krisis akibat pandemi korona menjadi ujian besar bagi banyak pemimpin di pelbagai wilayah. Yang berhasil dalam penanganan pandemi ini, mereka menuai banyak apresiasi. Tetapi yang gagal, mereka dihujani kritik dan celaan.
Keberhasilan seorang pemimpin tidak lepas dari kepekaannya pada krisis yang terjadi. Kepekaannya itu ditunjukkan lewat bekerja aktif sambil mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Selain itu, mencermati situasi sembari mencari cara agar menenangkan kekuatiran rakyat. Dengan kata lain, persoalan rakyat juga menjadi persoalan seorang pemimpin.
Sebaliknya, kegagalan kerap kali terjadi saat pemimpin tidak mempunyai kepekaan. Misalnya, menganggap enteng persoalan yang terjadi. Tidak terlibat aktif dalam memecahkan persoalan yang terjadi. Merasa aman dan nyaman di tempat mereka sementara rakyat dibiarkan terbelenggu krisis.
Presiden Jokowi baru-baru ini menyindir anggota kabinetnya. Dalam sindirannya, Jokowi menilai jika ada menterinya yang melihat status bekerja dari rumah (work from home) selama tiga bulan seperti bentuk cuti (CNN Indonesia. Com 9/7/2020). Artinya, mereka tidak bekerja sebagaimana tuntutan situasi.
Di balik sindiriran ini, Presiden Jokowi sebenarnya meminta para menterinya untuk memiliki sense of crisis. Aktif dan peka dalam menyikapi krisis pandemi korona yang sementara terjadi di tengah masyarakat.
Dengan kata lain, Jokowi sangat menekankan para menteri bekerja dengan sungguh-sungguh dan bukannya menutup mata atas krisis yang sedang terjadi.
Sikap sense of crisis ditunjukkan lewat bekerja aktif untuk mencari solusi pada persoalan yang terjadi. Tidak tutup mata melihat krisis yang terjadi. Sikap ini seharusnya dimiliki pada diri setiap pemimpin di tengah situasi krisis.
Namun, situasi krisis pandemi semakin buram saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria beberapa waktu lalu.
Seperti dilansir dari Kompas.com (4/7/2020), kedua pejabat publik ini ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) (2/7/2020) sebagai bentuk tindakan korupsi.
Parahnya, kedua pejabat ini adalah pasangan suami-istri. Dan, mereka melakukan tindakan korupsi ini di tengah situasi krisis pandemi korona. Dengan kata lain, kelakuan mereka tidak menunjukkan kepekaan pada krisis yang terjadi.
