Kabinet Jokowi Jilid II, Yang Dinantikan dan Diharapkan

Penentuan dan pengumuman siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet Jokowi jilid II menarik banyak kalangan. Hemat saya, ada beberapa alasan yang menjadikan pengumunan anggota kabinet Jokowi jilid II itu menarik untuk ditelusuri dan dinantikan.

Pertama, rakyat menanti tokoh kejutan.

Kita mungkin masih ingat saat Jokowi menentukan para anggota kabinetnya di tahun 2014. 

Beberapa figur berada di luar jangkauan spekulasi publik tanah air. Salah satu contohnya, kehadiran ibu Susi Pudjiastuti yang ditentukan sebagai menteri perikanan.

Keterkejutan publik waktu itu umumnya didasari oleh latar belakang pendidikan ibu Susi. Tidak sampai di situ, kebijakan berani Ibu Susi membuat melek mata banyak orang. Cara kerjanya menyadarkan banyak orang kalau menilai seseorang tidak cukup pada satu aspek dari latar belakangnya. Ada banyak aspek yang bisa mengukur kualitas seseorang.

Pertanyaan, adakah tokoh kejutan di kabinet jilid II dan seberapa besar efek keterkejutannya itu dalam kerja dan pelayanannya?

Kedua, Akankah oposisi mendapat jatah di kabinet dan jatah apa yang akan diduduki oleh pihak oposisi?  

Spekulasi beredar di pelbagai media kalau beberapa pos di kabinet akan diisi oleh pihak oposisi dari pilpres lalu.

Merekrut oposisi sebagai bagian dari sistem kerja bukanlah hal terlarang. Sah-sah saja kalau oposisi direkrut apalagi ideologi dan gagasan pihak oposisi sejalan dengan program pemerintah. Toh, tugas oposisi dalam sistem demokrasi juga untuk kepentingan bangsa dan negara.

Persoalannya, kalau pihak oposisi melihat posisinya sebagai momentum untuk membangun profil diri demi meraih kepentingan jangka panjang. Mungkin inilah yang menjadi perhatian publik apabila Jokowi betul-betul merekrut kubu oposisi dan menempatkan mereka sebagai bagian dari pemerintahan.

Publik tidak ingin stabilitas pemerintahan terganggu bukan dari luar tetapi dari dalam dirinya sendiri, yakni lewat kehadiran pihak oposisi. Semoga saja kekuatiran tidak menjadi nyata.

Ketiga, adakah anggota kabinet yang berasal daerah kami? Hehehehe. Alasan ini memang cukup primordial. Meski begitu, tidak sedikit orang berharap anggota kabinet bisa mewakili secara merata dari wilayah di Indonesia. Dengan kata lain, komposisi anggota kabinet juga membahasakan prinsip pancasila, bhineka tunggal ika.

Sumber foto: (Liputan6.com/JohanTallo)

Tentunya keterwakilan mereka itu juga berdasar pada kapasitas, kualitas dan kemampuan dan bukan melulu pada aspek keterwakilan wilayah. Kalau hanya menekankan aspek keterwakilan wilayah dan partai dan mengabaikan aspek kualitas, bisa jadi pelayanan dan kerja tidak berjalan dengan baik.

Terlepas dari nuansa menariknya menanti pengumuman anggota kabinet Jokowi jilid 2, ada dua harapan untuk anggota kabinet jilid II ini.

Pertama, bekerja penuh untuk lima tahun. Lima tahun adalah alokasi waktu yang mesti dimaksimalkan. Makanya, sangat disayangkan kalau lima tahun itu dipangkas karena diberhentikan atas dasar keputusan presiden atau juga alasan persoalan hukum.

Pemberhentian bukanlah istilah yang etis. Yang biasanya tidak paham dengan bahasa politis cenderung melihat kalau pemberhentian melekat dengan kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan.

Apalagi kalau pemberhentian itu tidak dibarengi dengan upaya untuk mengalihkan yang diberhentikan itu untuk bekerja dan melayani pada sektor lain dari pemerintahan.

Seperti presiden dan wakil presiden yang dipilih untuk melayani selama lima tahun, kiranya anggota kabinet yang baru bekerja dan melayani rakyat selama lima tahun juga. 

Saya yakin lima tahun bukanlah waktu yang cukup bagi seorang pejabat untuk bekerja dan melayani bangsa dan negara. Apalagi kalau hanya dua sampai tiga tahun. Kiranya, anggota kabinet yang baru semuanya akan bekerja dan melayani bangsa dan negara selama lima tahun.

Kedua, bekerja total untuk bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kalau seorang bekerja dengan sungguh-sungguh, publik akan bisa menilai, mengakui dan bahkan memuji apa latar belakang dan identitas yang melekat pada orang itu. 

Tetapi kalau hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan golongan, publik juga bisa mencela dan mengkritisi latar belakang dan identitas yang melekat padanya.

Keterwakilan anggota kabinet dari pihak partai bisa menciptakan kontestasi tidak sehat di dalam tubuh kabinet apabila mereka hanya berpikir pada kepentingan pribadi dan golongan. 

Kalau setiap orang dan pihak berpikir bahwa mereka bekerja dan melayani bangsa dan negara, pastinya stabilitas pemerintahan terjaga dan pelayanan pun berjalan dengan lancar dan tenang.

Siapa pun yang akan duduk di kabinet baru ini, pastinya rakyat berharap agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu terlahir dari bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh dan bukannya karena kepentingan tertentu.