Mohon tunggu...
DONY PURNOMO
DONY PURNOMO Mohon Tunggu... Guru - Pengajar dan Penulis

Aktivitas sehari-hari sebagai guru, suka berwirausaha, dan suka menuliskan buah pikiran dalam coretan-coretan sederhana. kunjungi pula tulisan saya yang lain di http://pinterdw.blogspot.com/

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dua Sisi Aturan Pengadaan APK Pilkada

3 April 2018   14:02 Diperbarui: 3 April 2018   14:09 292
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Lembar Pertauran KPU no 4 Tahun 2017 (Sumber: Doc. Pribadi)

Pemilihan kepala daerah 2018 ada yang berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya yaitu mengenai peraturan PKPU 4/ 2017 mengenai pengadaan alat peraga kampanye harus melalui KPU. Dalam pengadaan alat peraga kampanye ini pun juga harus memenuhi syarat sesuai dengan PKPU 4 2017 yaitu; untuk flyer berukuran 8,25 cmx21; brosur ukuran 21 cm x 29,7 cm; pamflet paling besar ukuran 29,7 cm x 29,7 cm dan poster paling besar ukuran 40 cmx 60 cm.

Jumlah penggandaan alat peraga kampanyepun juga diatur yaitu seratus persen dari total kepala keluarga pada daerah pemilihan. Hal ini memberikan beberapa dampak positif dalam penyelenggaraan pilkada diantaranya:

1. Berkurangnya sampah APK

Saat pemilu biasanya alat peraga kampanye bak jamur dimusim hujan. Bnayk sekali alat peraga kampanye yang terpasang diberbagai tempat dan saat masa tenang hanya menjadi sampah karena tidak dimanfaatkan lagi. Dengan adanya aturan mengenai APK akan mengurangi sampah APK yang dimanfaatkan untuk berkampanye.

2. Mempermudah kontrol KPU

Dengan adanya aturan tersebut mempermudah KPU untuk mengawasi alat peraga kampanye yang digunakan oleh pasangan calon karena telah melalui proses seleksi yang ketat untuk selanjutnya dapat dicetak oleh perusahaan rekanan KPU. Jika dalam pemilu sebelumnya para pemilih sering melihat peletakan alat peraga diberbagai tempat yang tidak tepat dengan adanya aturan ini KPU peletakannya akan lebih terkontrol.

3. Mengurangi kampanye hitam

Dalam pelaksaanaan pilkada sering kali ditemukan kampanye hitam melalui alat peraga kampanye mulai saling perang jargon hingga saling ejek prorgam. Dengan adanya peraturan ini alat kampanye hitam bisa ditekan dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap desain maupun kata-kata yang digunakan dalam APK. 

Dibalik dampak positif yang ditimbulkan adanya peraturan tersebut juga terdapat dampak negatif diantaranya:

1. UKM percetakan merugi

Pada saat pemilu biasanya UKM percetakan kebanjiran order untuk pemesanan APK. Sejak diterapkannya aturan tersebut pemenang tenderlah yang akan memiliki keuntungan besar. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun