Kedaulatan pangan yang dicita-citakan Presiden Jokowi masih sulit tercapai. Bagaimana tidak? Produksi beras tahun ini anjlok. Buktinya? Pemerintah akhirnya impor beras untuk mengantisipasi kenaikan harga beras.
Namun keputusan ini membuahkan resiko. Sekarang, isu keputusan impor justru menjadi bahan baku yang digoreng pihak oposisi untuk menyerang pemerintahan dengan sentimen yang diarahkan pada kesejahteraan petani.
Mulanya perseteruan berlangsung antara Kementan dan Kemendag, kini Perum Bulog terseret pula. Media rutin menyoroti hal ini. Semua pihak yang terlibat enggan disalahkan atas polemik impor yang bergulir. Sebetulnya jika kita mengikuti pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution, sudah jelas bahwa keputusan impor disepakati karena data produksi beras nasional kurang bisa diandalkan. Artinya, akar permasalahannya berada di Kementerian pertanian.
Sayangnya Kementan masih saja mbulet. Setiap bersuara selalu mengaku surplus. Seakan membiarkan isu ini mengalir ke arus yang keliru. Padahal mereka yang meyebabkan produksi beras menurun. Mereka teledor mengantisipasi ancaman kekeringan dan serangan hama di daerah sentra produksi. Mereka bahkan salah memperkirakan data produksi dalam forum rakor. Akibatnya, harga melonjak drastis pada awal 2018.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa pun sependapat dengan Darmin Nasution, titik persoalan polemik ini memang bersumber dari data produksi beras yang tak jelas. Kementerian Pertanian mengklaim produksi beras nasional tahun lalu surplus 13,81 juta ton. Jika produksi beras berlebih, tak seharusnya harga melambung pada penghujung 2017.
Sudah terlambat jika kita terus mengungkit soal impor. Keputusan itu sudah keluar sejak Maret 2018 dan tidak akan ada impor susulan. Yang diributkan warganet saat ini adalah keputusan impor pada Maret 2018.
Warganet harusnya menyorot bagaimana cara Bulog mengelola stok beras di gudang-gudangnya. Sebab berdasarkan kajian Andreas, masih ada potensi penurunan produksi lantaran musim kekeringan yang belum usai.
Hal lain yang tak kalah penting dari sorotan adalah bagaimana Kementan bisa mengelola sektor hulu ini lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab jika akar permasalahan teratasi, sektor distribusi dan pemasaran pun akan membaik, dan Indonesia tidak perlu lagi impor beras.
