Menteri Pertanian Amran Sulaiman sungguh adalah pejabat yang berani demi petani. Belum ada pejabat negera seberani ini, dalam sejarah republik tercinta ini.
Bahkan, belum pernah sekaliber presiden mengungkapkan keberanian seperti Amran.
Baru-baru ini ia mengumumkan bahwa dirinya mengubah aturan pengadaan sarana produksi (Saprodi) pertanian, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan.
Kini pengadaan barang-barang itu tidak perlu melalui proses tender, tapi lewat e-katalog.Ini jelas tak selaras dengan perundangan. Pasti juga tak selaras dengan yang diinginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Alasan Mentan, perubahan proses pengadaan itu agar mempercepat bantuan untuk petani. Sehingga kebutuhan petani bisa dipenuhi dalam hitungan hari. Karena bila menggunakan tender, barang baru bisa turun tiga bulan setelahnya.
"Tikus tidak kenal tender. Nggak bisa nunggu tiga bulan. Ini hama. Harus segera diatasi," kata Mentan Amran beberapa waktu lalu.
Proses yang lebih cepat itu, menurutnya bisa meningkatkan produktivitas petani. Tapi bukan berarti itu tanpa konsekuensi. Ia berani mengenyampingkan arahan KPK.
Tender sejatinya bisa memastikan pemerintah mendapat penyedia barang/jasa yang terbaik. Selain itu ada tata kelola yang bertanggung jawab. Sedangkan proses pengadaan yang dijalankan Mentan saat ini, masih belum teruji tata kelolanya.
Bahkan ia sendiri mengakui, jajaran bawahannya sudah mengingatkan dirinya berhati-hati, agar tidak tersangkut KPK.
Namun Amran dengan gagah berani mengaku dirinya siap jadi tumbal. "Biar saya ditangkap KPK. Yang penting bagi saya, produksi pertanian meningkat, petani makmur," Â kata Amran.
Kita bisa melihat di sini bahwa Amran hanya fokus kerja menjalankan yang terbaik dalam sudut pandang Petani dan tak takut terobos aturan KPK. Ia bahkan siap ditumbalkan semua pihak jika memang harus demikian. Â Nah, buat KPK, apa bergni menjawab tantangan Amran yang gagah nian mengindahkan aturan?
Demi Petani, Amran Berani.
