Melihat situasi ini, Pemerintahan Trump memilih jalan yang tegas dan keras, selain tensi yang panas cukup panas di LCS, China dan Amerika juga sudah berselisih dalam Perang Dagang dan pendekatan kebijakan menghadapi pandemi Covid19.
Nah, di LCS AS berusaha untuk menggalang dukungan dari kekuatan regional seperti Jepang, India dan Australia. Selain itu, AS juga cukup agresif dalam mendekati negara-negara yang tergabung di ASEAN. Keagresifan AS ini dapat dimaklumi, mengingat China sudah lebih dulu melangkah dalam menarik dukungan ASEAN dalam sengketa LCS.
Nah, Ke-4 negara AS, Jepang, India dan Autralia, sudah memutuskan akan menghadang keinginan China menguasai Laut China Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan frekwensi latihan militer bersama di Laut China Selatan. Mereka sepertinya sadar, bahwa keinginan China mengklaim 90% wilayah Laut China Selatan adalah langkah awal mewujudkan ambisi global negeri Panda ini. Kendatipun begitu, belum ada pernyataan resmi dari negara-negara ini dalam menyikapi pernyataan China ini. Tetapi melihat gelagat dan persiapan yang sudah dilakukan, ke-empat negara ini sudah bersiap apabila terjadi konflik militer dengan China.
Langkah Indonesia Menyikapi Sengketa Laut China Selatan.
Melihat tensi yang semakin meningkat, menjadi penting bagi Indonesia untuk mencermati setiap gerak langkah China di Laut China Selatan. Ada kecendrungan sikap gegabah China ini lebih banyak dilatar belakangi pertarungan politik Xi Jinping di internal Partai Komunis China.
Meskipun sangat sulit mendapat informasi yang terverifikasi dari internal pemerintahan China karena pembungkaman pers disana, tetapi isu yang sudah beredar luas, sikap keras Xi Jinping ini banyak dilatar belakangi oleh keinginan Xi untuk megembalikan pengaruhnya di internal Partai Komunis. Nama Xi Jinping memang agak tercoreng akibat keterlambatan respons awal Sekretaris PKC ini dalam menyikapi tahap awal Pandemi Covid19 di Wuhan, respons dan ketidakhadiran beliau di Wuhan cukup menjadi sorotan di internal Partai Komunis China.
Selain itu ambisi besar Xi Jinping untuk segera mewujudkan "jalur sutra" lewat darat dan Laut semakin kelihatan dari kebijakan politik luar negeri China yang semakin keras menyikapi klaim Laut China Selatan dan masalah perbatasan dengan India.
Untuk menyikapi situasi yang semakin genting ini, sudah waktunya Indonesia mempertimbangkan opsi untuk memilih salah satu dari 2 kekuatan besar ini. China atau Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, potensi kekuatan militer Indonesia belum dapat mengimbangi hegemoni China dan AS di kawasan Laut China Selatan.
 Amanah Undang-undang dasar 1945 yang menggariskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, mungkin menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah agar tetap bersifat netral. Tetapi, pemerintah tidak boleh lupa, meskipun bersifat bebas dan aktif, Indonesia diizinkan untuk memilih tidak netral sepanjang demi  Kepentingan Nasional  dan Keselamatan bangsa.  Lagipula, bukannya di era perang dingin, Indonesia sudah pernah memilih kebijakan luar negeri yang memihak yaitu lebih memilih blok barat. Artinya, kebijakan untu memilih pihak yang lebih menguntungkan aspek kepentingan bangsa Indonesia tidak melanggar cita-cita luhur pendiri bangsa ini.
Tetapi apapun itu, semoga opsi  yang dipilih Pemerintah, sudah mempertimbangkan kekuatan dan potensi bangsa demi kepentingan nasional dan keberlangsungan bangsa ini kedepan.
Salam
i
