Mohon tunggu...
hendra donal silalahi
hendra donal silalahi Mohon Tunggu... suka menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat

penyuka analisa politik, sepakbola,ekonomi,marketing dan militer

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Menteri yang Layak Bertahan di Kabinet Jokowi

8 Juli 2019   11:42 Diperbarui: 8 Juli 2019   15:33 0 1 0 Mohon Tunggu...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Ir. Joko Widodo menjabat Presiden, sekarang saatnya Jokowi memilih Menteri yang mampu mendukung visi Presiden di kabinet periode ke-2.  Untuk memilih Menteri memang tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak  cukup hanya mempertimbangkan satu faktor saja seperti misalnya memilih orang yang kompeten dan profesional, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti perwakilan partai pendukung, kemampuan komunikasi dengan DPR serta ada juga faktor kalkulasi politik.  

Sebagai orang awam kita hanya bisa menilai dari sisi kinerja yang terlihat dan dirasakan masyarakat, sumber referensipun terbatas karena hanya mengandalkan  berita berita di media massa, media elektronik maupun daring, tetapi salah satu sumber penilaian yang paling penting adalah kinerja kementerian bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Dengan gencarnya informasi dari media sekarang ini baik yang mainstream atau non mainstream kita bisa melihat dan merasakan langsung kinerja menteri - menteri tersebut. Biar penilaiaiannya tidak bias saya mencoba untuk melihat gambar besar kinerja kementerian dengan melihat struktur Kementerian Koordinator serta jajaran kementerian dibawahnya karena tugas dari Menteri Koordinator adalah mengkoordinasikan dan mensinergikan menteri-menteri yang ada dibawah koordinasinya, berdasarkan itu kita bisa menilai kinerja Menko dari kinerja jajaran kementerian dibawah koordinasinya.

Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.  Kemenko ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.  Yang kita lihat performa kementerian dibawah Menko Wiranto sangat bagus, yang paling menonjol adalah kinerja TNI dan POLRI  terutama dari sisi  sinergi yang baik antara POLRI dengan TNI, mungkin di masa pemerintahan sekaranga adalah masa dimana TNI dan POLRI sangat akur ditambah backup informasi yang layak dari BIN, cuma dari banyaknya jajaran kementerian dan lembaga yang berperforma bagus masih  terlihat beberapa kementerian dan Badan yang kedodoran kinerjanya.

Yang pertama adalah adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ini terlihat kedodoran dengan banyaknya masalah di Lapas seperti napi yang mendapat fasilitas mewah, napi yang lari dari tahanan serta peredaran narkoba di Lapas, kejadian ini selalu berulang dan Menteri Yasona seperti tidak punya solusi kebijakan untuk menyelelesaikan masalah ini,  kemudian penyelesaian  janji Jokowi di awal Pemerintahannya yaitu mensinkronkan dan merampingkan banyaknya Undang-undang dan peraturan yang tumpang tindih, belum bisa diwujudkan sampai sekarang,  yang kedua yang perlu disorot adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian ini seperti kehilangan arah, terutama dalam segi pemenuhan Program MEF (Minimum Essential Force) II,  padahal Program MEF ini sudah diikat oleh Undang-undang, sebagai contoh Pengadaan Satelit Militer, Pengadaan Pesawat SU-35, Pengadaan Frigate pengganti Ahmad Yani class tidak jelas sampai saat ini, Program pesawat tempur KFX yang bekerja sama dengan Korea Selatan tidak jelas akhirnya akan seperti apa padahal MEF II akan berakhir di Tahun Anggaran 2019, dilain sisi Kementerian Pertahanan malah disibukkan dengan program bela negara yang tidak jelas arah dan outcomenya, kemudian di Badan Koordinasi Keamanan Laut, peran dari badan ini sangat krusial dan sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim, meskipun  masih baru sudah sewajarnya masyarakat mengharapkan terobosan dari  Badan Koordinasi Keamanan Laut seperti kebutuhan yang paling mendesak saat ini yaitu mensinkronkan UU tentang Bakamla dan Peraturan tentang institusi yang berhubungan dengan laut sehingga petugas lapangan dapat bersinergi dengan baik.

Sebagaimana kita ketahui banyak institusi yang berkepentingan dengan keamanan laut seperti TNI AL, KPLP,Bea Cukai, Bakamla, KKP dan Polisi Air, sampai sekarang tugas dari masing-masing institusi ini masih tumpang tindih dan saling tabrakan kewenangan di lapangan, ini merupakan PR besar bagi Badan Koordinasi Keamanan Laut dan sepertinya institusi ini penyegaran dipucuk Pimpinan, dibutuhkan pemimpin yang mampu membuat terobosan, yang keempat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu kementerian yg kinerjanya sudah baik tetapi belum maksimal, salah satu masalah krusial yang sampai sekarang dan masih menggantung adalah belum selesainya peraturan pelaksana dari Undang-undang ASN seperti PP tentang Penggajian ASN, format gaji ASN saat ini masih mengikuti format Peraturan Pemerintah yang diterbitkan Tahun 1979.

Nah,Kementerian Koordinator yang kedua ini yang paling menarik  untuk dibahas adalah Kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Kementerian ini mampu membuat bangga Presiden Jokowi dan kinerjanya dirasakan oleh masyarakat, Kemenko ini masih baru, terbentuk di Rezim Jokowi,  tetapi performa Kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya sangat bagus dan menonjol.  Siapa yang tidak kenal dengan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang kukuh dengan kebijakannya menghantam para pencuri ikan di perairan Indonesia sehingga stock ikan di lautan Indonesia meningkat pesat, kemudian duet maut Jonan dan Archandra di Kementerian ESDM yang mampu membuat Freeport tunduk serta terobosan merubah skema pembiayaan investasi energi di Indonesia, 

Kemudian kita melihat sinar terang di sektor pariwisata yang mampu berkembang pesat dan salah satu penyumbang PDB dan Devisa terbesar, belum lagi Kementerian Perhubungan yang mampu menyelesaikan problem yang  menahun tak terselesaikan yaitu mudik Lebaran, mungkin salah satu yang menjadi PR di Kemenhub adalah penyelesaian konflik antara tranportasi daring dengan transportasi konvensional secara komprehensip, kalau dilihat dari kinerja, sektor Kemenko Maritim pantas mendapat nilai bagus dan semua menterinya layak dipertahankan.

Yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemenko memang baru dibentuk di Rezim Jokowi. Dari awal dan saya bingung tentang tugas pokok dan fungsi Kemenko ini dan  bagaimana cara melihat outcome dari Kementerian ini, meskipun jajaran Kementerian di bawahnya adalah Kementerian-kementerian lama,  kalau menilai dari sisi  kinerja agak malas untuk membahas pencapaian dari Kementerian ini, malah saya berpikir bukan kemajuan yang dicapai, malah kemunduran.....he.he.he ... 

Seluruh jajaran Kementerian di Kemenko yang satu ini  tidak ada yang menonjol malah performanya cenderung kedodoran,  berita  paling heboh terakhir ini adalah carut marut di Kementerian Pendidikan tentang Zonasi pendaftaran sekolah, kebijakan ini kelihatan  prematur dan tanpa kajian matang  yang berakibat pelaksanaan yang gagap di lapangan, 

Padahal di Kementerian inilah  masa depan bangsa dipertaruhkan, sudah seharusnya kebijakan di Kementerian Pendidikan harus dikaji dengan matang karena sekali salah membuat kebijakan, kita akan memanennya di masa yang akan datang, pola di Kementerian ini masih sama dengan rezim-rezim sebelumnya yaitu sering mengeluarkan kebijakan coba-coba dan tanpa kajian yang matang, alangkah berbahayanya untuk masa depan bangsa ini. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2