Aksi 21 Mei dan bisa terus berlanjut menurut saya bukan hanya perkara pilpres namun perkara ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau kita bandingkan pilpres 2014 dan 2019, harusnya pasca pengumuman KPU tidak ada aksi. Karena pada 2014 capresnya sama, jadi ini bukan soal Prabowo namun soal krisis kepercayaan terhadap Jokowi.
Saya yakin, meski Prabowo mengambil langkah yang sama sebagaimana langkah 2014, massa tidak akan berhenti. Bahkan kabar terakhir sudah mulai menyebar ke daerah. Dan krisis kepemimpinan ini bukan tanpa sebab, salah satunya soal seringnya rakyat ditangkap hanya kritis melalui sosial media. Kalau boleh jujur hal itu sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang terhindar dari otoriter.
Baru-baru ini Wiranto malah membentuk tim pengawas omongan tokoh. Selain menghamburkan uang rakyat karena harus menggaji, tim tersebut tidaklah beda dengan tim-tim era orde baru. Melalui tim itu kebebasan berpendapat mulai dikekang, padahal semasa SBY yang sering dihina, SBY gak perlu tim begituan. Buktinya SBY sukses dua periode tanpa aksi penolakan. Itulah mengapa saya yakin bahwa solusinya meminta kenegarawanan Jokowi agar mundur. Kita percaya sikap itu akan diterima semua pihak termasuk oleh para pendukung Jokowi.
Kita sudah waktunya menata ulang republik ini, tanpa Jokowi maupun Prabowo. Ada alternatif tokoh lain yang bisa diterima kedua pihak. Jokowi mundur saja demi kebaikan bersama.Â
