Rekonsiliasi hingga Dagang Sapi

Setelah pilpres dengan hasil yang sangat tipis, kedua pihak mengklaim menang. Bermula dari ambang batas pengajuan capres 20% minimal suara nasional, pilpres pada akhirnya hanya menghadirkan dua paslon. Dampaknya, Indonesia terbagi dua mainstream politik. Di luar itu ada kelompok golput dan swing voters. Dan kini polarisasi masih nyata.

Banyak pihak yang berharap terjadi islah nasional. Bagi politisi, tidak ada islah atau rekonsiliasi yang gratis. Semua kerja politik harus ada upahnya, percaya atau tidak, hal itu hukum tak tertulis dari para politisi. Percayalah, siapapun yang menang, rekonsiliasi itu penting dan harus dilakukan. Tanpa rekonsiliasi pemerintahan bakal selalu guncang, siapapun kelak yang jadi presiden.

Sesungguhnya, rekonsiliasi bukan hal yang sulit dilakukan elit politik. Mereka sangat sering berpura-pura tegang di dalam rapat namun korupsi bersama di luar sidang. Lihat saja korupsi yang melibatkan parpol pendukung pemerintah maupun oposisi, itu artinya mereka sangat cepat berkoalisi untuk hal-hal yang begitu. Bahkan di daerah, kita sulit temukan pembeda parpol pendukung pemerintah pusat dan oposisi.

Kini, rekonsiliasi tinggal di tataran elit politik. Menurut saya, rekonsiliasi akan terjadi tanpa tekanan dari rakyat. Tinggal siapa dapat apa, politik dagang sapi yang pada akhirnya menjadi solusi. Tawaran jabatan menteri, posisi di BUMN, proyek, serta angka-angka rupiah bakal meluluhkan hati. Selain itu jaminan bebas dari hukuman terutama incaran KPK bakal menjadi syarat lainnya. Jika Prabowo yang menang maka ia harus menjamin mantan pejabat di sekeliling Jokowi tidak dibawa ke meja hijau.

Sementara jika Jokowi pemenang, tawaran menteri bagi beberapa orang dari pendukung Prabowo, akan menjadi syarat rekonsiliasi. Begitulah politik kita, jika hari ini masih tampak tegang, sebabnya deal belum terjadi. Misalnya Luhut, tokoh utama dalam film sexy killers, perlu memastikan bisnisnya aman siapapun presiden terpilih. SBY perlu kepastian yang akan didapati putra sulungnya, apakah Jokowi maupun Prabowo bersedia memberi jabatan menteri. Siapapun yang mau memberikan jabatan menteri, ke situlah SBY akan berpihak. 

Rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo sejatinya tidak sulit, yang sulit ialah rekonsiliasi orang-orang di sekitar mereka. Posisi yang belum jelas menjadi kendala utama. Menyatukan nafsu politik masih menjadi kendala, masing-masing pihak menyimpan keinginan. Karenanya politik dagang sapi nantinya yang akan menang. Jika Prabowo kalah maka ia harus siap ditinggal pendukungnya yang gila jabatan, demikian pula yang akan terjadi pada Jokowi. 

Deal politik sedang dilakukan, rakyat tidak usah terlalu serius dengan situasi politik hari ini. Apalagi sampai terprovokasi berbuat anarkis, KPU juga bakal dapat cipratan deh. Ingat apa yang didapat komisioner KPU pasca pilpres, Anas Urbaningrum, Andi Nurpati, adalah contoh Komisioner KPU yang setelah pilpres mendapat jabatan empuk. 

Rakyat sebaiknya kembali ke rutinitas masing-masing. Elit sedang bersinetron, tentu saja ada di antara mereka yang masih waras, namun lebih banyak yang tidak. Suara rakyat sudah sering dijual, terutama di parlemen. Karenanya, mari kita rekonsiliasi dengan diri sendiri, tak perlu terlibat aksi curang, fitnah, hoaks, apalagi anarkis demi elit politik.