Mohon tunggu...
Don Joe
Don Joe Mohon Tunggu... -

lelaki biasa, yg ingin bisa menulis

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Sidik Jariku (eh-inafiskatepe)

27 April 2012   04:46 Diperbarui: 25 Juni 2015   06:03 301
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dulu, waktu SMA di kampung di ujung timur Indonesia, saya pertama kali buat SIM C.   Ujian lho, tidak beli.  Saat itu harus membuat kartu sidik-jari, ada kartunya sebesar KTP, isinya cuma kode-2 yg saya tidak paham.   Tentu saja sidik jari diambil secara manual, belepotan tinta hitam di sepuluh jari :)

Lalu pindah ke Jogja, kuliah di UGM, ngurus SIM lagi di Sleman, diambil sidik jari lagi, masih dengan tinta yang belepotan itu.     Lulus kuliah, kemudian pindah ke Surabaya,  sempat bikin SIM lagi (saya nggak pernah mutasi),    dan seperti biasa diambil sidik jari juga.

Seingat saya, dulu pernah beberapa kali membuat Surat Keterangan Kelakuan Baik di Kepolisian,  satu untuk melanjutkan kuliah, satu untuk kerja, dan satu untuk pindah domisili.   Semuanya juga melibatkan pengambilan sidik jari.   Sudah berapa kali tuh ?    enam kali ya, diambil sidik jari.

Lalu saya pernah membuat paspor dua kali, dan dua-2nya memerlukan pengambilan sidik jari juga.    Saya lupa ketika memperpanjang paspor juga diambil sidik jari lagi atau tidak ya :)

Tahun lalu, ketika memperpanjang KTP.  Whuarakadaahhhh ... ribet, data saya di delete oleh dispenduk karena kecerobohan Pak RT, dikira saya minggat padahal saya studi-lanjut ke LN.  Aneh memang, padahal istri saya tetangganya pak RT sekaligus teman sekantornya.  Dan saya harus mengurusnya sendiri ke sana.   Yang  jelas, sempat diambil juga sidik jari di kelurahan utk memperpanjang KTP tsb.  Kali ini sudah digital.  Tinggal tempelkan jari, data masuk ke komputer !    Nah, total sudah berapa kali tuh,  sembilan kali ya.

Bulan lalu, kami sekeluarga ke kecamatan, membuat e-ktp sesuai jadwal yang telah ditetapkan.   Antri puanjang dan luamaaa.   Dan di sana, diambil lagi sidikjari saya, juga secara digital.  Termasuk data iris mata juga.

Jadi total jenderal saya sudah memberikan data sebanyak 10 kali.    Entah kapan kena giliran membuat INAFIS, pasti akan jadi sebelas (11) kali.    Tapi tampaknya, bila saat itu tiba, saya akan menolak !!!  Saya akan jawab "sudah pernah diambil data sidikjari saya 10 kali pak".    he he he he.

-oOo-

Menurut saya, ada beberapa hal yang harusnya bisa dibuat oleh pemerintah, berkaitan dengan data penduduk.  Yang pertama, data memang harus tunggal, satu penduduk satu data.   Single Identity.  Hal ini yang melatarbelakangi pembuatan e-KTP.    Dan nantinya SEMUA DATA/INFORMASI harus merujuk ke situ. Lalu yang kedua adalah, menghubungkan data-data kependudukan tersebut secara online, realtime.   Nah ini tidak mudah.  Kenapa ?  karena data tadi tersebar diberbagai tempat katakanlah di setiap kecamatan.    Maka semua kecamatan harus terhubung dengan infrastruktur jaringan komunikasi yang handal 24/7.    Tidak mudah karena kondisi geografis NKRI yang demikian variatif.    Sampai detik ini, belum ada jaringan komunikasi (milik pemerintah) yang handal untuk melalukan data kependudukan ini.   Dan saya belum mendengar, apakah proyek e-KTP juga melibatkan pembuatan infrastruktur jaringan komunikasi ini.   (CMIIW).  Lalu yang ketiga,  pembenahan manajemen dan regulasi.   Sebagai contoh, kepolisian dimasukkan saja di bawah KEMENDAGRI, maka masalah INAFIS dihentikan permanently.   Lalu regulasi yang berkaitan dengan Single Identity, perpajakan, dll, harus diatur ulang.  Misalnya begini, perlu atau tidak-kah NO POL kendaraan mengikuti KTP Pemilik, atau NO POL mengikuti daerah dimana kendaraan berada?  hmmm bingung kan ?

-oOo-

Tapi walau sesulit apapun, tentu masih bisa diselesaikan, jika semua pihak yang berwenang mau berpikir dengan baik, jujur, ikhlas, rendah hati, tidak korup, berpikir holistik, dan demi rakyat banyak.      Masalah pemasukan data penduduk, saat ini sedang dilakukan di seantero Indonesia.     Tentu mengalami kendala, misalnya jumlah alat.   Namun, bisa diselesaikan dengan pengadaan barang yang sesuai aturan.  (tunggu saja nanti laporan siapa yang korup, hehehe).  Masalah jaringan komunikasi utk e-KTP, mengapa tidak menggaet telkomsel saja ?    Telkomsel punya jaringan yang luas di seluruh Indonesia.  Data setiap orang pasti muat masuk dlm 'sim-card' :)  Atau, coba bekerjasama dengan BANK yang memiliki infrastruktur komunikasi yang sudah handal. (Lintas-Arta ??)     Lalu yang terakhir, manajemen dan regulasi, wahhhh lha ini masalah yg sangat penting, yang harusnya dicermati,  para anggota DPR sebaiknya segera bekerja utk masalah ini.  Bukan malah piknik atau main film seperti saya :)

--ooOoo-

Ngomong-2,  berapa kali sidik jari anda pernah diambil ?

Ada yang lebih banyak daripada saya ?

hehehee ...


Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun