Beberapa waktu lalu saya ke Semarang, ada urusan pekerjaan sekalian reuni dengan teman SMA. Sopir taksi online yang mengantar saya dari bandara Ahmad Yani Semarang bercerita soal ketatnya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.
Ternyata, sopir taksi online aslinya pengusaha jasa pengiriman TKI ke luar negeri. Menjadi sopir taksi online hanya kerja sampingannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan.Â
Sosok pria berwajah Arab, dengan logat Jawa Semarang yang kental itu punya saham di perusahaan agen pengiriman TKI milik adiknya di Condet, Jakarta Timur.
"Zaman sekarang makin ketat, mas. Apa-apa susah. Kalau dulu asal ada uang urusan lancar. Sekarang jarang yang berani disogok. Podo wedi karo KPK (pada takut sama KPK)," ungkap dia kepada saya.
Sopir taksi online itu mengaku lebih nyaman usaha di zaman Orde Baru. Asal semua dikasih 'jatah', ngurus TKI gak pakai ribet. Jadi prosedurnya gak seketat sekarang.
"Tapi kalau sekarang, selain ketat prosedurnya, pemerintah juga gak bisa diajak 'main mata lagi'," kesalnya.
Saya menimpalinya dengan pertanyaan heran atas pengakuannya: "Lho, bukannya justru bagus sesuai prosedur, Pak?"
"Iya bagus. Saya akui Pemerintahan Jokowi relatif lebih bersih dari atas sampai bawah. Meskipun ada beberapa oknum yang masih bermain. Tapi sejak Jokowi jadi Presiden, perusahaan agen TKI saya bersama adik saya di Jakarta tidak berjaya seperti dulu."Â
Kata dia, kalau dulu persyaratan masih longgar. Meskipun akhirnya memang banyak TKI kita yang bermasalah di sana. Ya karena aparatnya gampang disuap.Â
"Sekarang boro-boro Pak, disogok biar lancar aja gak mau. Udah gitu teknis prosedurnya semakin ketat," cetus sopir dengan perawakan badan besar itu kepada saya," tambah sang sopir.
Saya bisa menarik kesimpulan, jika zaman Presiden Jokowi saat ini birokrasi tetap dibikin mudah, selama kita mengikuti aturan. Bedanya, urusan KKN di rezim ini tidak diberi celah sedikit pun sejak pengurusan dari hulu hingga hilir.
