Kita patut optimis memandang masa depan demokrasi Indonesia. Sudah dua dekade Reformasi bergulir, masa transisi demokrasi di Tanah Air mulai menemukan bentuk dan kematangannya.
Melihatnya sederhana saja: bagaimana kontestasi demokrasi berlangsung. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak di ratusan daerah sejak 2015 dan sekarang 2018, pelaksanaannya relatif berjalan lancar, bisa menjadi barometer keberhasilan masa transisi demokrasi bangsa kita. Kekurangan di sana-sini masih dalam batas toleran.
Para aktor pelaku demokrasi, partai politik dan politisinya sudah cukup dewasa. Dan yang utama, masyarakat telah diedukasi dengan pendidikan politik oleh partai politik, yang memang tugas mereka sebagai pilar demokrasi: memberikan pendidikan politik dan sebagai penampung aspirasi rakyat.
Dalam konteks mengatur konflik, partai politik hari ini bisa menjadi medium penengah dan mengeliminir akses dari perebutan kekuasaan. Para elit sudah bisa menjadi teladan dengan kenegarawanannya.
Berkaca dari pengalaman, mengutip artikel Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional yang juga Pengurus Badiklat PDI Perjuangan tahun 2001-2008, di laman Kompas.com (11/9/2013) dia menyebut, carut-marut wajah partai dan wajah bangsa merupakan proses sejarah panjang bangsa kita karena tidak adanya pendidikan politik yang berkualitas, terutama saat Orde Baru. Partai dituding sebagai penyebab suramnya wajah perpolitikan Indonesia dan penuh dengan masalah karena tiadanya pendidikan politik yang baik dan efektif.
Berjamuran kader karbitan yang instan tanpa proses meritokrasi, kerap tampil di depan publik. Mereka nirprestasi dan dengan rekam jejak yang nyaris tak pernah terdengar. Hanya bermodal mengusung nama partai besar.
Karena jika kader partai politik melalui pendidikan politik diharapkan para kader partai politik tersebut akan memiliki keluasan pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis.
Mengingat tugas partai yang lain kata Bung Karno adalah machtsvorming atau menggalang kekuatan dan machtsanwending atau menggunakan kekuatan/kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Dus, bagaimana bisa mensejahterakan rakyat jika partai politik tidak pernah memperhatikan kualitas sumber daya kadernya?
Para kader partai politik sejatinya disiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. Maka tidak heran jika dalam beberapa kontestasi politik, dari kalangan profesional kerap mendapatkan tiket terobosan menjadi calon pemimpin dari partai ketimbang mengutamakan para kadernya. Hal itu yang mulai disadari sejumlah partai politik. Mereka berbenah dengan mengupgrade kualitas pendidikan, kepemimpinan dan integritas moral para kadernya agar kelak bisa jadi calon pemimpin yang cakap dan mumpuni.
PDI Perjuangan Benahi Pendidikan Kader
Di era milenial ini, jika tidak pandai beradaptasi, partai akan digilas roda zaman. Mereka dituntut menjadi partai modern, profesional dan memiliki kualitas sumber daya kader yang teruji kepemimpinan dan kepekaannya terhadap rakyat sebagai penggerak partai. Kata kuncinya: pendidikan dan pengkaderan di setiap institusi partai politik adalah sebuah keniscayaan.
