Dokter, Jangan Mogok, Dok...
Beberapa hari ini, di berbagai media massa (termasuk media sosial) ramai perbincangan mengenai penangkapan dokter spesialis kandungan yang pernah bertugas di Manado. Sejawat dokter yang bersangkutan ditangkap oleh aparat dan dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman 10 bulan lamanya.
Pengadilan Negeri Manado telah memutus bebas ketiga dokter bersangkutan sejak kasus ini menggelinding tahun 2010 lalu, namun Jaksa Penuntut mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung-lah yang kemudian menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap ketiga dokter.
Sebagai reaksi atas penangkapan itu, banyak suara protes yang menyayangkan. Tidak hanya dari sejawat di Manado saja, tapi juga dari ribuan dokter se-Indonesia. Kasus ini sendiri, dari kacamata sederhana penulis, bukanlah sebuah malpraktik. Bukan sebuah malpraktik, namun bagian dari risiko tindakan medis yang dilakukan sesuai prosedur oleh sejawat yang bersangkutan karena berhadapan dengan situasi darurat.
Dalam dunia kedokteran, dokter seringkali dihadapkan pada kondisi gawat darurat. Ketika berhadapan dengan kondisi gawat darurat, pilihan-pilihannya tidak banyak. Sebagai contoh, kasus yang menjerat tiga sejawat dokter kandungan di Manado tersebut. Demi membantu ibu dan janin yang dikandungnya, mereka mengambil prosedur “Cito-Sectio Cesarea”. Meskipun pada akhirnya ibu tak selamat karena ada begitu banyak kondisi yang sulit diprediksi, namun anak sang ibu berhasil diselamatkan.
Disinilah letak keanehan vonis Mahkamah Agung. Bagaimanakah sebenarnya sistem hukum kita menilai situasi dan kondisi semacam itu? Secara alamiah, dokter dididik dan ditempa untuk melindungi kehidupan dan mengangkat derajat kesehatan manusia lainnya. Tidak banyak dokter yang berada diluar populasi mainstream tersebut. Niat baik dokter untuk menolong, dan kerja keras mereka untuk menyelamatkan nyawa, tentu tidak layak untuk dipersamakan dengan koruptor, mafia hutan, mafia tambang, dan para pengemplang pajak.
Namun yang penulis khawatirkan bukan hanya keanehan perspektif perangkat hukum kita terhadap dunia kedokteran. Tapi suara protes dan tidak puas dari dunia medis sendiri. Tidak lama setelah aksi penangkapan, ada rencana dari sejawat dokter di Manado untuk mogok dalam jangka waktu tertentu dari rutinitas melayani masyarakatnya.
Bisa dibayangkan efeknya jika dokter-dokter di suatu wilayah melakukan pemogokan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang terjadi di hadapan mereka. Akan ada banyak warga yang memerlukan pertolongan medis, yang harus kecewa. Dan bukan sekedar kecewa, mungkin malah bertaruh nyawa. Simalakama.
Penulis pernah mengemukakan “lindungi dokter kita, agar mereka fokus melayani masyarakatnya”, dan ternyata apa yang dikhawatirkan itu sudah terjadi terang benderang dalam kehidupan sosial kita. Dokter dan petugas kesehatan lainnya adalah profesi yang rentan. Harus tampil kuat, padahal mereka juga adalah manusia yang sama dengan manusia yang dilayaninya. Jika dokter merasa terancam dalam profesinya, dipermainkan, atau dikerjain oleh pihak-pihak tertentu, maka dokter-dokter tersebut bisa saja mengambil berbagai langkah untuk membela diri, hingga langkah ekstrim yang bertentangan dengan Sumpah Kedokteran, yaitu berhenti melakukan pelayanan.
Jangan salahkan dokternya. Itu jelas yang penulis minta. Tapi bagaimana pula nasib masyarakat yang sakit dan memerlukan pertolongan? Apa sakitnya bisa ditunda besok atau lusa saja? Setelah pemerintah dan perangkat hukum meminta maaf atas kurangnya perlindungan hukum hingga melahirkan vonis yang lalai memandang niat baik dari 3 dokter tersebut?
Disisi lain, penulis juga berharap agar sejawat di Manado tidak mengambil langkah pemogokan. Atau setidaknya jangan terburu-buru untuk mengambil langkah ekstrim itu. Kawan terdekat dokter adalah masyarakatnya sendiri. Hubungan mereka erat dan terbangun karena warga yang sakit perlu untuk sehat kembali dan dokterlah yang telah diamanahkan Tuhan untuk menjadi media perantara kesembuhan itu.
