Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri aktif dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini tentu saja dinilai banyak pihak sebagai langkah mundur dalam mengupayakan netralitas dan profesionalitas TNI-Polri. Muncul kepermukaan, desakan publik untuk dilakukan investigasi atas langkah yang diambil Erick Thohir tersebut.
Muncul berbagai spekulasi, masuknya perwira aktif TNI-Polri ke dalam struktur BUMN tak lebih dan tak kurang guna memperlancar bisnis BUMN. Apalagi di banyak kasus bisnis BUMN bersinggungan dengan wilayah dan masyarakat konflik.Â
Singkatnya, penempatan perwira aktif TNI-Polri dalam struktur BUMN itu dalam tanda kutip mengamankan proyek-proyek infrastruktur BUMN yang tersebar di seantaro nusantara.
Menariknya, keputusan Erick tersebut diambil menjelang Pilkada Serentak 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga merupakan purnawirawan Polri juga tak terlihat sikapnya. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto, yang akrab dengan gaya politik militer era Orde Baru (Orba) juga bungkam.
Kontrol Sosio-Politik ala Orba
Semasa Orba, TNI-Polri yang saat itu masih tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai alat pertahanan negara dan aktor sosio-politik. Fungsi ini dulu dikenal dengan istilah Dwifungsi ABRI. Selain itu, ABRI kala itu juga dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan (surveillance) kepada masyarakat sipil.
Pemanfaatan alat negara kala itu memudahkan rezim untuk mengawasi aktivitas sosial warga. Organisasi sosial yang boleh dimasuki warga hanya organisasi yang didukung oleh pemerintah. Bahkan pada era Orba, partai politik (parpol) juga dilarang masuk ke desa-desa guna mempertahankan dukungan masyarakat tetap pada parpol pemerintah (Golkar) kala itu.
Untuk mengorganisir dan membayangi struktur pemerintahan sipil di masa Orba, ditunjuklah Mendagri dari perwira tinggi ABRI. Tradisi itu akhirnya terputus pada tahun 2009 di saat Mendagri dijabat Gamawan Fauzi yang berlatar belakang sipil.
Masuknya perwira aktif TNI-Polri ke dalam struktur BUMN tentunya memberi ruang kembalinya penguatan infrastruktur kekuatan politik militer di kancah nasional. Selain merusak cita-cita reformasi, hal ini juga berbahaya karena dapat memecah belah dan memicu konflik internal di tubuh angkatan bersenjata tersebut. Dalam artian lain, ini pintu masuk bagi come back-nya Orba.
Jokowi Harus Turun Tangan
Sudah saatnya Joko Widodo (Jokowi) selaku Panglima Tertinggi mengambil sikap untuk menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia. Tuntutan rakyat ini tentunya sejalan dengan cita-cita Jokowi di periode terakhir pemerintahannya. Yaitu, meninggalkan legacy yang akan dikenang rakyat Indonesia sepanjang masa.
