Mohon tunggu...
Doddy Salman
Doddy Salman Mohon Tunggu... pembaca yang masih belajar menulis

manusia sederhana yang selalu mencari pencerahan di tengah perjuangan

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Antara Rp 550 Juta Anies dan Rp 18 Milyar Ganjar

19 Juli 2019   13:25 Diperbarui: 19 Juli 2019   13:53 0 7 4 Mohon Tunggu...
Antara Rp 550 Juta Anies dan Rp 18 Milyar Ganjar
Sumber: tribunnews.com

Media microblogging twitter beberapa hari ini ramai membincangkan soal Rp 550 juta dan Rp 18 Milyar. Dua jumlah uang berbeda namun sumbernya sangat mungkin sama: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah alias APBD. Rp 550 juta adalah biaya instalasi bambu  berjuluk Getih Getah yang nongkrong di sebelah Bundaran Hotel Indonesia  Jakarta Pusat atau hanya selemparan batu dari Istana Negara. Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi inisiator instalasi karya Joko Avianto tersebut. Menurut Joko (detik.com) Getih Getah memang dirancang berusia 6 bulan karena merupakan karya yang diperuntukkan untuk festival. Kala itu Getih Getah memang dibuat sebagai perayaan menyambut pesta olah raga Asia Asian Games 18 di Jakarta-Palembang.

Sedangkan Rp 18 Milyar merujuk kepada kegiatan bernama Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemda Jawa Tengah 17 Maret 2019. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  mengaku acara yang diselenggarakan di Simpang Lima Semarang tersebut sudah masuk dalam anggaran APBD Jawa Tengah 2019. Biaya acara  tesebut lengkapnya adalah Rp 18.764.420.000.

 Menurut detik.com sejumlah tokoh yang dijadwalkan mengisi orasi yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KH. Maimun Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Prof Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi). Acara juga akan dimeriahkan sejumlah artis nasional yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.

Mereka yang membully Getih Getah Anies Baswedan menilai instalasi ini hanya membuang-buang uang pajak warga DKI. Getih getah memang akhirnya dibongkar oleh pemda DKI karena dinilai membahayakan. Warga net membandingkan Getih Getah dengan Simpang Susun Semanggi yang diinisiasi Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sementara warganet yang membully acara bernilai Rp 18 Milyar Ganjar Pranowo yang hanya sehari tersebut menilai hal ini jauh lebih layak dipersoalkan. Selain nilainya jauh lebih besar tentunya jauh merugikan pembayar pajak Jawa Tengah.

Menurut katadata  hingga 2017 ada 15 kabupeten kota yang menjadi kantong kemiskinan di  Jawa Tengah. Data mutakhir Maret 2019 menunjukkan Jawa Tengah berada di urutan 15 propinsi angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Di pulau Jawa maka hanya Yogyakarta yang lebih unggul dalam angka kemiskinan dibandingkan Jawa Tengah. Berdasarkan data ini memang tentunya uang Rp 18 Milyar lebih itu  sangat bermanfaat untuk melaksanakan program pembangunan pengentasan kemiskinan dalam setahun daripada habis digunakan dalam sehari.

Sementara instalasi senilai lebih dari setengah milyar di Jakarta tentunya tidak ingin terulang lagi. Sungguh biaya besar kalau hanya setengah milyar digunakan sebagai pemanis sudut Jakarta dalam  waktu singkat. Anies mengistilahkannya sebagai "beautifikasi" menyambut Asian Games 2018. Apalagi bukan cuma getah getih yang menjadi beautifikasi tersebut. Ada separator warna warni, pohon plastik, dan waring kali item. Semuanya berbiaya ratusan juta hingga milyaran.

Baik getih getah maupun acara apel kebangsaan menunjukkan pengawasan pengunaan anggaran baik DKI maupun Jawa Tengah tidak sinkron dengan warga masyarakatnya. Pernyataan ini dibuat dengan asumsi semua kegiatan termasuk dalam anggaran APBD. Artinya wakil rakyat alias DPRD Provinsi mengetahui dan menyetujui.

Sehingga jika memang penggunaan anggaran ingin difokuskan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat maka warga harus ikut mengawasi. Rapat anggaran antara pemerintah dan DPRD harus terbuka dan dibuka untuk umum. Ahok sebetulnya sudah memulai kegiatan ini namun sejak penggantinya berkuasa keterbukaan ini sudah menjadi ketertutupan. Balai Kota Jakarta bukan lagi tempat mengadu. Entahlah dengan Balai Kota Semarang. Apakah juga sepi dari kedatangan warga Jawa Tengah yang hendak mengadu ke gubernurnya?