Masyarakat sebetulnya tahu bahwa hitung cepat dalam pilpres sudah berulang kali dilakukan dan keakuratannya nyaris menyamai real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun kini masyarakat diajak untuk mempercayai hal yang baru yang sesungguhnya tidak ada.Masyarakat diajak dalam konspirasi bungkam.
Untuk mencapai kondisi masyarakat yang terlibat dalam konspirasi bungkam ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut ada tiga: kekuasaan dan perhatian (power and attention), Â kemampuan mengontrol informasi, dan menjaga bocornya rahasia (Zerubavel,2006).
Faktor kekuasaan dan perhatian mewujud dalam istilah jurnalistik agenda setting.Agenda setting adalah upaya yang dilakukan agar agenda suatu kelompok menjadi agenda masyarakat. Dalam konteks pascapencoblosan 17 April 2019 maka narasi pendelegitimasian KPU adalah  agenda yang diharapkan mencuri perhatian dan akhirnya menjadi agenda masyarakat.Â
Penyebaran narasi bahwa KPU curang, lembaga survei bayaran, aparat keamanan yang tidak netral adalah sebagian wacana yang diagendakan menjadi perhatian masyarakat. Sementara permintaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar televisi mengurangi penyiarkan proses hitung cepat dan penilaian Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa hitung cepat lebih banyak mudharat (ketidakmanfaatannya) adalah praktek upaya mengontrol informasi. Sedangkan penolakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membuka data real count yang menjadi dasar kesimpulan bahwa pasangan capres 02 memenangkan pilpres 2019 adalah upaya menjaga bocornya rahasia.
Terpenuhinya ketiga faktor tersebut menyiratkan bahwa sebagian masyarakat kini sedang menuju (atau sudah?) berada dalam konspirasi bungkam. Memuja muji setinggi langit pakaian baru sang raja yang sesungguhnya tanpa malu memamerkan dirinya tak berbusana.Â
Memuja muji karena takut diberi sanksi sosial tak pantas memegang jabatan atau bodoh tak terkira.Lalu haruskah kita menunggu teriakan "gadis kecil" yang berkata, "Tetapi ia sama sekali tidak berpakaian selembar pun".
