Di Jakarta 21 April 2018 para relawan Jokowi berkumpul.Mereka berkonsolidasi merapatkan barisan seraya memunculkan #2019TetapJokowi. Tagar (tanda pagar) ini menjadi jawaban setelah tagar #2019GantiPresiden muncul dan menjadi wacana yang riuh diperdebatkan.Konsolidasi para relawan Jokowi menghangatkan tahapan pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang Agustus nanti memasuki tahap pendaftaran capres dan cawapres.Â
Aktivitas para relawan ini sebetulnya menjadi gerakan lanjutan di dunia media sosial.Facebook, Twitter, Instagram adalah medan pertarungan perebutan pengaruh para pemilik suara sekaligus pasar ide dan juga berita bohong alias hoax.Melalui media sosial warganet bisa menyaksikan dagelan, pencitraan, pujian, sampai hinaan lengkap dengan meme yang lucu hingga memuakkan antara pendukung Jokowi dan kompetitornya.Â
Meskipun demikian media sosial bukan berarti menghapus perjumpaan nyata alias tatap muka. Konsolidasi para relawan Jokowi di Jakarta merupakan perwujudan tahapan selanjutnya setelah bergaul melalui media sosial. Konsolidasi tatap muka pendukung Jokowi sebetulnya terhitung terlambat karena para kompetitor telah berkali-kali bertemu merapatkan barisan dan membuahkan hasil pertemuan.Di antaranya #2019Ganti Presiden.
Dalam konteks politikgerakan #2019TetapJokowi adalah bukti dukungan kepada calon presiden yang akan dipilih 2019 nanti. Sebelumnya berbagai partai politik sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Namun deklarasi hanyalah deklarasi. Parpol pendukung Jokowi sepertinya tidak punya gagasan yang dapat menjadi aksi nyata memperjuangkan Jokowi agar terpilih lagi 2019.
Ada sih aksi tulisan di pesawat pribadi milik ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun itu tidaklah cukup. Seharusnya ada program jelas yang merupakan bukti konsolidasi dukungan parpol kepada Jokowi yang dapat dipraktekkan tanpa melanggar aturan KPU. Termasuk pula aksi atas serangan baik berupa hoax atau spin berita kerja Jokowi.Spin atau pelintiran berita terbaru berkaitan dengan aturan kemudahan tenaga kerja asing.
Media sendiri sibuk melanjutkan berita dukungan parpol dengan komparasi jumlah suara yang dimiliki partai politik dan alpa mencecar apa yang dilakukan parpol setelah mendukung Jokowi. Media juga asyik dengan keriuhan #2019GantiPresiden dengan melupakan penggalian lebih dalam dengan pertanyaan:2019 presiden diganti oleh siapa? Keriuhan ini akan terus berlangsung hingga hari penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tentunya yang diharapkan para pemilik suara bukan sekedar keriuhan namun keramaian sebuah pesta demokrasi. Ramai di sini artinya pemilu sebagai sistem penggantian kekuasaan secara demokratis memberi harapan untuk kehidupan masa datang yang lebih baik. Siapapun yang menjadi pilihan adalah penentu arah kebijakan negara RI lima tahun ke depan.
Dalam konteks sejarah Jokowi adalah tokoh sipil ke-empat pasca reformasi yang mencari peluang untuk memimpin negara Indonesia untuk kedua kalinya. Tiga pemimpin sipil sebelumnya adalah Habibie, Gus Dur dan Megawati hanya berkuasa 1 periode.Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun telah pensiun, adalah pemimpin berlatar belakang militer yang terbukti berhasil berkuasa dua periode. Apakah faktor sipil militer ini berpengaruh dalam pilpres mendatang? Mungkin terkesan kuno walaupun faktor tersebut jangan luput untuk dimasukkan dalam kalkulasi sekaligus spekulasi politik di Indonesia.
