Ekspektasi Demokrasi Ideal di Indonesia

Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang seluruh rakyat andil dan  memerintah menggunakan atau melalui perantara yaitu wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Pengertian lain demokrasi yaitu sebagai gagasan atau etos (pandangan hidup) yang mengutamakan persamaan hak dan  kewajiban dan  perlakuan yang sama bagi semua warga  negara. Hal umum tentang demokrasi ialah kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat(menurut Abraham Lincoln). Tapi apakah demokrasi di negeri kita ini sudah sesuai dengan pengertian diatas? 

Lalu bagaimana sih sebenarnya idealnya sistem demokrasi di masyarakat kita ini? Dan apakah negara kita sudah menerapkan demokrasi dengan baik? 

Banyak sekali muncul tanda tanya di kalangan masyarakat tentang hal ini. Berbagai macam tindakan pun dilakukan oleh rakyat untuk menuntut hak demokrasi mereka seperti protes, demonstrasi, petisi-petisi oleh golongan kelompok masyarakat dan masih banyak lagi. Dan hal-hal itu sudah lama menghiasi sistem politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena rasa ketidakpercayaan, keraguan, dan lain-lain. Kenapa pemerintahan Indonesia bisa menimbulkan hal-hal tersebut terhadap rakyatnya?.

Di samping ketidakpuasan sistem demokrasi di Indonesia ini, yang menjadikan masyarakat banyak melakukan hal-hal untuk menuntut hak mereka. Karena belum ada jawaban atas masalah-masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat. 

Dan timbul banyak kecurigaan tentang demokrasi. Diantaranya dimana prinsip kekuasaan ditangan rakyat malah dimanipulasi, dibatasi, bahkan di tolak mentah-mentah oleh para elit politik. Bagaimanapun rakyat lah yang seharusnya di utamakan. Di layani, didengar, diayomi dan lain-lain. 

Contoh nya saja politik bangsa ini, banyak sekali korupsi. Dari pejabat kelas bawah hingga pejabat kelas atas, tingkat daerah hingga tingkat nasional saling berlomba-lomba mencuri harta rakyat untuk kesenangan pribadinya. Hal ini dibuktikan dari banyak nya kasus korupsi yang terjadi pada pada masa pandemi ini. 

Salah satunya kasus korupsi dana bansos, mengutip dari salah satu media berita Indonesia yaitu kompasiana. Disana dijelaskan KPK menetapkan Juliari Batubara yang pada saat itu menjabat menjadi menteri sosial sebagai tersangka kasus suap dana bantuan sosial penanganan pandemi covid-19 di wilayah Jabodetabek. Bagaimana bisa seorang menteri sosial tega melakukan hal tersebut di masa susah seperti sekarang. 

Dan saat itu pun banyak warga yang tidak terima dengan melakukan banyak protes, namun apa yang terjadi?, pemerintah membungkam, tidak mendengarkan suara kita. Lalu bagaimana kita berdemokrasi jika pemerintah terus seperti ini.

Seharusnya sebagai negara demokrasi, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat karena Indonesia adalah negara demokrasi yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi masah banyak sekali aparat pemerintahan yang melanggar hukum untuk membungkan bahkan mengindari ataupun menolak aksi rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. 

Lalu bagaimana agar hal tersebut tidak terulang? Menurut saya sistem pemerintahan Indonesia ini sudah mengabaikan asas demokrasi yang dimana demokrasi tersebut harusnya mementingkan rakyatnya, tapi pemerintah di negara ini mengutamakan urusan mereka sendiri. 

Seharusnya, negara harus membangun demokrasi tanpa kekerasan karena selama ini sudah banyak sekali rakyat yang berdemokrasi ditangani aparat dengan kekerasan. Padahal rakyat sudah berdemo dengan peraturan yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan kekacauan ataupun kerusakan pada sekitar.