RT atau Rukun Tetangga merupakan negara paling kecil di negara ini. Karena kecil, maka hanya ada tiga orang pejabat, yakni "Presiden", "Menteri Keuangan", dan "Menteri Sekretaris Negara". Namun ketiganya tidak mendapat gaji, hanya kerja sosial. Kalau ketiga 'pejabat' berprofesi karyawan tentu sulit menjadi pengurus. Sebagai karyawan dituntut loyal kepada perusahaan, bukan kepada RT atau RW. Rata-rata karyawan bekerja Senin hingga Jumat, Sabtu dan Minggu pun kadang lembur. Dengan demikian tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan sosial sebagai pengurus RT.
Kalau pengurus RT bekerja serabutan atau freelancer sepertinya lebih punya waktu luang. Namun sesungguhnya tidak, karena sebagai pekerja mandiri yang tidak mendapat gaji, pengurus juga harus berpikir bagaimana mencari nafkah, termasuk ibu rumah tangga. Apalagi kalau di rumah harus mengurus orang tua atau anak kecil. Ini dilema juga.
Pengurus RT juga sering mendapat curhatan dari warga. Banyaknya curhatan tentu menunjukkan masih ada kekurangan pada pengurus RW. Perlu diketahui, Ketua RT dipilih oleh warga, sementara Ketua RW dipilih oleh pengurus RT.
Saya telah menulis beberapa kali berdasarkan pengalaman pribadi dan curhatan warga. Baru-baru ini ada tanggapan dari pengurus RT lain, soal rumah tinggal yang beralih fungsi menjadi tempat usaha. Perlu diketahui besar iuran tempat usaha lebih besar daripada iuran rumah tinggal. Sekadar gambaran, iuran rumah tinggal tingkat 325 rb. Tapi kalau difungsikan menjadi tempat usaha 550 rb. Biasanya rumah itu disewakan kepada orang lain. Nah bagaimana kalau rumah itu kontraknya habis, masak si pemilik harus membayar 550 rb. Pasti ia akan teriak.
Di dekat rumah saya tahun lalu ada rumah kosong. Saat itu pemilik tetap membayar iuran 225 rb sebulan. Lalu rumah itu dibangun menjadi 2 ruko, sebut saja nomor 3A dan 3B. Biasanya dalam membangun RW mengenakan biaya pembangunan. Â
Nah pada Mei 2024 ruko 3B mulai ditempati pengontrak baru, sementara ruko 3A masih kosong. Otomatis si pemilik rumah tidak membayar lagi. Mulai Mei si pengontrak yang bayar 400 rb sebulan. Sudah cuan kan, yang tadinya 225 rb menjadi 400 rb. Ruko 3A mulai ditempati pengontrak pada Juli 2024. Nah lebih cuan, tadinya 225 rb sekarang dapat 800 rb, ini sebelum kenaikan 50 rb. Seandainya kedua ruko habis masa kontrak, bagaimana besar iurannya, ini yang bikin bingung. RW pasti maunya bayar 2 x 450 rb = 900 rb. Nah rumah kosong bayar 900 rb pasti pemilik keberatan.
Evaluasi RW
Pada rapat RW beberapa waktu lalu, seorang ketua RT pernah bertanya soal evaluasi RW. Maksudnya kira-kira berkunjunglah ke RW lain saling belajar dan studi banding. Namun jawaban RW saya nilai ngawur, bukan menjawab substansi malah masalah lain.
Ngomong-ngomong masalah iuran, saya pernah tanya bendahara RT di seberang rumah saya. Ia dari RW lain, hanya menagih 17 rumah. "Itu dari ujung sampai senam," katanya menunjuk. Besarnya iuran 300 rb, tidak ada perbedaan antara rumah tinggal dengan rumah yang dijadikan tempat usaha. Di situ ada beberapa tempat usaha, yakni sekolah dan restoran. Juga cafe dan barbershop yang sekarang sudah tutup.
Selebihnya ditagih oleh Pak RT karena masih ada sejumlah rumah di bagian belakang. Ibu bendahara ini cukup sibuk karena harus mengurus ibunya yang sakit. Soal dana PTF, ia juga tidak tahu. Pokoknya nagih dan kasih laporan 17 rumah, kata dia. Wah sama seperti saya, kata saya. "Tapi bapak lebih kaya, saya dapat 5 jt, bapak dapat 30 jt," katanya tertawa.
