Mohon tunggu...
Djohan Suryana
Djohan Suryana Mohon Tunggu... Administrasi - Pensiunan pegawai swasta

Hobby : membaca, menulis, nonton bioskop dan DVD, mengisi TTS dan Sudoku. Anggota Paguyuban FEUI Angkatan 1959

Selanjutnya

Tutup

Politik

BBM, antara SBY dan DPR

1 Mei 2013   09:02 Diperbarui: 24 Juni 2015   14:19 134
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan buah simalakama bagi pemerintah. Dinaikkan salah, tidak dinaikkan juga salah. Kalau harganya dinaikkan, maka rakyat kecil akan lebih menderita karena inflasi akan meningkat. Jika tidak dinaikkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan defisit sebesar Rp 353,6 triliun seperti yang diungkapkan oleh SBY (Kompas 1/5/2013).

Tidaklah mengherankan kalau SBY semakin ragu-ragu mengambil keputusan. Sudah memang pada dasarnya ia selalu ragu-ragu, sekarang ragu-ragunya bertambah lagi. Padahal, isu kenaikan harga BBM sudah dicanangkan sejak beberapa bulan yang lalu. Masalah beban subsidi BBM yang semakin membengkak selalu dikemukakan sebagai alasan utama. Tetapi solusinya hanyalah dengan manaikkan harga BBM bersubsidi. Tetapi keputusannya selalu mundur-maju, seperti undur-undur, seperti gaya manajemen SBY.

Mungkin SBY menunggu reaksi masyarakat. Mungkin SBY takut disalahkan oleh DPR sehingga ia perlu "persetujuan" diam-diam dari DPR. Karena keputusan kenaikan harga BBM sebetulnya berada di tangan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini SBY, tidak mau menanggung risiko sendirian. Kalau rakyat protes, maka SBY sudah punya "bemper" yaitu kenaikan harga BBM tersebut sudah dibahas dan disetujui.oleh DPR. Akibatnya, keputusan kenaikan harga BBM jadi makin mulur. Akibatnya defisit APBN semakin besar.

Sementara itu, SBY juga akan mengadakan rapat-rapat serta konsultasi yang tidak ada habisnya sambil menunggu "persetujuan" DPR. DPR juga akan didesak untuk menyetujuinya. Kalau sebagian besar anggota DPR yang ingin mengambil hati rakyat, lalu berpura-pura tidak setuju kenaikan harga BBM dengan alasan akan memberatkan "rakyat" yang diwakilinya, maka ada kemungkinan SBY pun akan mengulur-ngulur waktu lagi. "Persetujuan" DPR terselubung dalam bentuk persetujuan dana kompensasi pemerintah (Kompas 1/5/2013).

Hal ini berbeda dengan kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Pada saat itu mash ada Jusuf Kalla (JK) yang bersedia menjadi "bemper". Mungkin kalau tidak ada JK, SBY pun tidak akan berani menaikkan harga BBM. Dan mungkin ia akan minta "persetujuan" DPR. Padahal, kebijakan harga BBM berada dibawah wewenang pemerintah, apalagi SBY sebagai kepala pemerintahan, telah dipilih oleh 60 % pemilih, sehingga secara politis ia memiliki otoritas yang besar.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun