Gubernur Banten Wahidin Halim sudah mencanangkan, mulai Tahun Ajaran 2018-2019, pendidikan tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah Provins Banten itu gratis. Kebanyakan warga Banten menyambut gembira, seolah kebijakan ini sebuah keadilan. Betulkah?
Dari 11,9 juta warga Banten, 5,7%-nya adalah Pendudukan Miskin (BPS 2015). Tapi jika kita hitung dari rumah tangga rentan miskin hingga paling miskin, presentasi kemiskinan menjadi 22,34% (dihitung dari data PPLS 2015).
Jika angka kemiskinan ini diterapkan secara kasar pada jumlah siswa SMA/SMK untuk mendapatkan perkiraan jumlah siswa miskin, maka berdasarkan presentasi Penduduk Miskin BPS diperkirakan siswa miskin berjumlah 22.343 orang. Sedangkan jika merujuk pada presentasi kemiskinan PPLS, diperkirakan siswa miskin berjumlah 86.805 orang.Â
Hal yang menarik dari permainan angka itu adalah: Apakah 22.343 siswa miskin (ref: %BPS) atau 86.805 siswa miskin (ref: %PPLS) itu sekolah di SMA/SMK Negeri yang akan digratiskan? Atau malah semuanya sekolah di SMA/SMK Swasta yang berbayar?
Di luar Tangerang Raya, sekolah SMA/SMK Negeri masih menjadi favorit masyarakat. Favorit berarti dianggap bermutu dan menjamin ke jenjang pendidikan berikut. Akibatnya, SMA/SMK Negeri masih menjadi tujuan bersekolah baik itu bagi si miskin, berkecukupan atau si kaya. Dengan fasilitas yang serba minim atau bahkan tidak ada sama sekali, pada umumnya siswa miskin sulit bersaing untuk masuk sekolah favorit yang notabene-nya Negeri.Â
Berkaca ke Kota Serang, bukanlah hal yang aneh jika SMA Negeri 1, 2 dan 3, parkirannya penuh oleh kendaraan. Baik itu kendaraan roda dua mau pun roda empat. Bahkan saat masuk dan keluar sekolah, jalanan menjadi macet karena tambahan arus lalu lintas dari pejemput yang menggunakan kendaraan. Ini menjadi indikasi siswa yang sekolah di SMA/SMK Negeri, terutama sekolah favorit, umumnya bukan masyarakat miskin.Â
Tapi marilah kita berasumsi baik hati bahwa 50% perkiraan siswa miskin itu sekolah di SMA/SMK Negeri. Berujuk pada % Penduduk Miskin BPS, diduga hanya 11.171 siswa miskin yang tersubsidi gratis. Sementara 11.171 siswa miskin lainnya tetap harus bayar. Atau jika berujuk pada % Kemiskinan PPLS, diduga hanya 43.402 siswa miskin yang tersubsidi gratis. Sementara 43.402 siswa miskin lainnya tetap harus bayar.Â
Ironisnya dari permainan angka ini, diduga sekitar 105.574 siswa yang mampu bayar malah gratis, karena tersubsidi Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri. Jika berujuk pada % Penduduk Miskin BPS, angkanya jadi lebih naik lagi. Diduga sekitar 137.805 siswa yang mampu bayar malah menjadi gratis, karena tersubsidi Pendidikan Gratis!
Angka ini akan bertambah lebih besar lagi jika kita hitung pula siswa Madrasah Aliyah (MA) dan para santri. Baik di Pesantren Salafi (tradisional), maupun Pesantren Khalafi (modern). Tercatat warga Banten yang jadi siswa MA sebanyak 53.588 orang. Seperti diketahui umum, siswa MA umumnya dari masyarakat kurang mampu.Â
Data Sampel Kemiskinan Dinsos Provinsi Banten
Data sampel dari Kota Serang dan Kabupaten Serang sebanyak 122 siswa kelas 1 SMA/SMK (kelas X) berstatus dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan sebaran:
