Pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi memecat Menkeu Sri Mulyani karena dinilai tidak menghargai MPR dan tidak becus bekerja. Hal ini terjadi karena dua kali Menkeu diundang rapat oleh MPR tidak hadir. Selain itu anggaran MPR dipotong padahal keperluan semakin meningkat.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah RI, MPR meminta Presiden memecat menterinya, padahal sepenuhnya hak prerogatif Presiden tanpa campur tangan pihak mana pun. Permintaan pemecatan Menkeu itu dinilai Lucius Karus dari Forum Masyarakat Perduli Parlemen -Formappi- sebagai kekanak-kanakan. "Jangan memanfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain apalagi dengan alasan yang lebih terlihat sentimentil," ujar Karus.
Yang perlu dicermati adalah apa fungsi MPR sesungguhnya dan bagaimana tata cara hubungan lembaga tinggi negara itu dengan lembaga-lembaga lainnya ternasuk pihak eksekutif? Bukankah anggota kabinet bermitra dengan DPR yang juga menjadi anggota MPR? Begitu juga masalah pemotongan anggaran lembaga/kementerian sudah dibicarakan antara Pemerintah dengan DPR? Kok baru dihebohkan belakangan?
Permintaan pemecatan seorang menteri itu menunjukkan pimpinan MPR merasa kedudukannya lebih tinggi sehingga merasa berhak meminta Presiden memecat menterinya.
Kita menyarankan Menkeu Sri Mulyani tetap bekerja terus dengan mematuhi ketentuan yang ada. Anda yang pernah mendapat kepercayaan Bank Dunia adalan Menteri Keuangan Indonesia yang terbaik saat ini.
