Myanmar tidak menghadiri KTT ASEAN 2021 setelah statusnya diturunkan dengan hanya mengirim utusan sebagai 'perwakilan non politik'. Pemimpin militer Jenderal Senor Min Aung Hlaing tidak diundang sama sekali. Sikap Myanmar itu dapat dipahami karena yang berkuasa sekarang adalah pemerintah junta militer sejak pengambilalihan dari pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pebruari 2021.
ASEAN telah keliru bertindak terhadap Myanmar dengan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut, bertentangan dengan prinsip dasar ASEAN sendiri.Â
Alasannya adalah prihatin atas perkembangan di Myanmar yang menelan banyak korban jiwa para demonstran yang menentang junta militer. Kudeta militer itu sendiri dinilai tidak demokratis.
ASEAN sebenarnya boleh saja mengajukan saran penyelesaian situasi di Myanmar, tapi tidak dapat memaksakan kehendak betapa pun eloknya.Â
Pelaksanaan demokrasi di sebuah negara memang tidak sama. Cara-cara mengatasi keadaan yang dinilai kritis juga tidak sama. Ada yang menggunakan lembaga yang sudah ada untuk bertindak (seperti Indonesia, MPR} tapi masih ada yang menggunakan kekuatan militer seperti Mesir dan Myanmar.
Sekarang apa jadinya jika Myanmar menarik diri sebagai anggota ASEAN, tentu kekuatan ASEAN akan berkurang. Seandaianya pemimpin militer Myanmar dibenarkan hadir dalam KTT ASEAN, boleh jadi
Ia dapat dibujuk untuk melakukan tindakan yang demokratis.
