Tokoh reformasi, Amien Rais mengancam akan mengerahkan 'people power' apabila terjadi kecurangan dalam pemilu 17 April nanti. Ancaman itu dinyatakan Amien Rais dalam sebuah pertemuan di Mesjid Sunda Kelapa Jakarta pada Minggu, 31 Maret 2019.
Amien menegaskan, jika terbukti pemilu 17 April dilakukan dengan curang secara terukur, terstruktur dan masif, ia akan mengerahkan people power ketimbang mengajukan gugatan kepada MK.
Pernyataan Amien itu secara tersirat menunjukkan keraguan bahwa KPU akan jurdil dan kurang percaya kepada MK.
Pertanyaannya, siapa yang menilai terjadinya kecurangan dan apa tolok ukurnya? Baik KPU maupun MK adalah lembaga yang dibentuk dengan UU, kedudukannya independen, tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Hasil pilpres 2014 juga dinyatakan pihak yang kalah sebagai curang yang dilakukan secara terukur, terstruktur dan masif.Kenyatannya, MK menyatakan hasil pilpres itu syah untuk kemenangan Jokowi-Yusuf Kalla.
Amien Rais adalah tokoh bangsa, mantan Ketua MPR, rasanya kurang pas mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Sekalipun ia berpihak kepada Capres/Cawapres 02, sebagai bapak bangsa ia seyogyanya mengajak rakyat pemilih untuk melaksanakan pemilu secara jurdil dan bertanggungjawab.
Saatnya sekarang semua pihak mematuhi hukum, bertindak sesuai ketentuan yang ada. Kalau dari sekarang ditemukan adanya kecurangan, laporkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
