Politikus merupakan sebuah pekerjaan yang selalu menarik minat orang banyak, terutama manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk me-manage sebuah bangsa dan negara atau sekedar sebuah kebangaan pribadi akan sebuah pekerjaan yang prestisius. Tak peduli dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman pekerjaan, dimana ada kesempatan pencalonan menjadi seorang politikus, manusia-manusia tersebut berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri melalui partai politik masing-masing. Dalam kamus saya, politikus jenis ini merupakan politikus karbitan yang menganggap dunia politik memberikan ketenaran, status sosial di masyarakat, dan tentunya penghasilan yang cukup lumayan. Sampai detik ini saya masih ragu apa requirement untuk menjadi seorang politikus di Indonesia sudah cukup atau jauh dari kata cukup.
Kondisi politik di Indonesia layaknya sebuah perang, individu dan kelompok yang saling bertentangan akan terus beradu hingga terjadinya kekalahan pada salah satu pihak yang menurut hemat saya ini sudah melebihi karakter sebuah oposisi. Di negara barat, oposisi benar-benar terlihat jelas menjadi filter dari pemerintah berkuasa meskipun tak jarang terjadi perdebatan sengit namun tidak pernah keluar dari koridor dan norma dalam berpolitik. Dunia timur yang dikenal dengan budaya ramahnya ternyata tidak berlaku dalam dunia politik Indonesia. Kejujuran, kearifan, dan profesional para politikus Indonesia jauh dari kata standar. Indonesia membutuhkan formulasi baru sebagai mandatory requirement buat para politikus dari anggota DPRD hingga MPR dan para pejabat lainnya termasuk menteri-menteri dan presiden.
Saat ini bukan hanya rakyat yang dibutuhkan pembelajaran politik tetapi yang utama adalah memberikan pembelajaran yang maksimal buat para pelaku politik terlebih dulu. Tuntutan akan profesionalisme dan kode etik pekerjaan benar-benar harus dipertanggung-jawabkan secara maksimal. Tanpa mengagung-agungkan pendidikan tetapi standar pendidikan benar-benar harus dijadikan tolak ukur, tidak ada kompromi bagi para calon-calon politikus yang mendapatkan ijazah secara instan. Intelektualitas benar-benar harus diperhatikan jangan sampai rakyat yang mengajarkan para politikus untuk berpolitik. Untuk menjadi seorang politikus yang handal harus diawali dengan niat yang baik bukan karena status sosial dan jaminan finansial, seorang politikus harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat atas nama bangsa melalui pemikiran-pemikiran revolusioner, kreatif, idealis, dan kemampuan berdiplomasi tingkat tinggi. Idealisme dan kejujuran harus menjadi suatu pegangan teguh seorang politikus.
Tanpa maksud menganggap remeh seluruh politikus atau pejabat Indonesia namun tulisan ini merupakan bukti pemikiran seorang anak bangsa akan berita-berita dan keadaan politik bangsa yang saya rasa jauh dari kata dinamis. Progresivitas terkesan stagnan dan sangat kabur sekali untuk mengukur sebuah prestasi atau pencapaian kinerja positif dalam 5 tahun masa tugas. Integritas politikus Indonesia masih kurang, pemikiran-pemikiran idealis masih perlu dikembangkan dan terkesan masih diliputi rasa takut oleh beberapa pihak tertentu. Jangan menjadi politikus apabila anda seorang penakut dalam membuka kebenaran.
Ciptakan lingkungan politik yang dinamis dimana oposisi benar-benar menjalankan fungsinya dan semua pejabat dan aparatur negara benar-benar memiliki integritas tinggi akan profesionalisme pekerjaan. Perlu dicatat bahwa ini hanyalah pekerjaan kontrak untuk bangsa dan negara, jika anda menginginkan kekayaan menjadi seorang politikus bukanlah sebuah jawaban. Para anggota partai politik hendaknya lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan di depan publik, mulailah belajar bagaimana membentuk citra profesional di depan publik. Rakyat Indonesia tidak semuanya bodoh dan tanpa rakyat tidak akan ada sebuah negara.
Marilah belajar kembali bagaimana berpolitik karena tidak ada kata terlambat untuk belajar dan bagi calon-calon politikus profesional hendaknya awali dengan niat yang baik demi bangsa bukan status sosial semata. Terbitkan cerita terbaik yang akan membuat rakyat bangga akan kemajuan politik di Indonesia bukan cerita korupsi, kenaikan gazi, politisasi olah raga, dan cerita-cerita tak sedap lainnya.
