Kalaupun mau tes massal juga harusnya di awal wabah ketika kasus masih sedikit jadi bisa dilokalisir karantinanya. Banyak orang sehat jadi korban tes massal dan harus dikarantina, padahal belum tentu tes swabnya positif, dan kalaupun positif belum tentu sakit sehingga seharusnya bisa isolasi mandiri di rumah.
Data bansos yang kurang akurat juga ikut memperparah keadaan. Pencairan jadi terkendala karena banyak calon penerima yang tak tepat sasaran sehingga harus dilakukan pendataan ulang.Â
Dana yang dibutuhkanpun akhirnya membengkak dan harus direalokasi kembali anggaran untuk menambal kekurangan tersebut. Akhirnya banyak proyek lain ikut terhambat karena anggarannya dikurangi akibat pengalihan kebutuhan untuk bansos tersebut.
Ibarat kata, presiden berlari dengan kecepatan 100 km per jam, tapi aparatnya hanya mampu berjalan cepat 30 km per jam. Akibatnya tertinggal jauh dari apa yang diharapkan presiden untuk membuat uang beredar karena hanya pemerintahlah yang bisa memutar uang di era krisis sekarang ini. Mengharapkan pihak swasta sudah tak mungkin karena mereka sendiri juga megap-megap akibat kurangnya pembeli.Â
Tinggal UMKM saja terutama sektor informal yang masih bisa bertahan dan menopang kehidupan ekonomi di kala krisis karena mereka menjual kebutuhan sehari-hari yang masih dibutuhkan masyarakat.
 Jadi untuk mempercepat pencairan, pangkas semua aturan birokrasi yang menghambat, tapi beri hukuman berat juga bagi para oknum yang memanfaatkan kesempatan. Memang orang Indonesia itu susah diatur, dilonggarkan sedikit ngelunjak, diketatkan seret pencairannya.Â
So, harus ada terobosan untuk mencairkan anggaran secara cepat namun tetap aman dan terkontrol sehingga meminimalisir penyalahgunaan anggaran di lapangan. Manajemen kertas harus diganti dengan manajemen digital agar semua kegiatan terekam secara onine sehingga bisa dibuktikan langsung tanpa harus cetak dokumen lagi.
