Wabah Corona Mengingatkan Pentingnya Subsidi Pendidikan Dokter

Saat WFH seperti ini, saya selalu membuka halaman FB untuk mengais info-info dan pemikiran orang-orang yang kritis terhadap kondisi sekarang ini. Salah satunya halamannya seorang kawan yang mengingatkan betapa kurangnya tenaga dokter di saat genting seperti ini. Hal ini tidak lepas dari mahalnya biaya pendidikan kedokteran sehingga banyak orang berfikir seribu kali untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran.

Sudah menjadi rahasia umum, kalau untuk masuk Fakultas Kedokteran di universitas swasta ternama bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk universitas negeri rata-rata uang pangkalnya antara 10-20 juta Rupiah dengan BOP per semester sekitar 8-15 juta Rupiah. Belum lagi nanti bila melanjutkan ke jenjang spesialis biayanya tentu jauh lebih besar lagi.

Akibatnya banyak calon mahasiswa terutama dari kelas menengah ke bawah enggan masuk fakultas kedokteran. Sebenarnya minat kuliah di fakultas kedokteran cukup tinggi, namun karena kursi di perguruan tinggi negeri terbatas dan masih relatif mahal untuk ukuran mereka. Sementara untuk kuliah di perguruan tinggi swasta jelas tidak akan mampu memenuhi kebutuhan biaya sekolah yang semakin tinggi. Akhirnya mereka lebih banyak memilih jurusan teknik atau ilmu sosial yang biayanya relatif lebih murah dan setelah lulus nanti bisa bekerja di perusahaan besar. 

Mahalnya biaya sekolah dan peralatan medis berimbas pada biaya kesehatan yang makin tinggi. Biaya sekali periksa dokter umum saja rata-rata sekitar 50-150 Ribu per kedatangan, tergantung jam terbang dokter tersebut. Apalagi kalau berkunjung ke dokter spesialis, biayanya bisa membengkak dua kali lipat. Mau menggunakan BPJS harus sabar mengantri dan tidak semua di-cover layanannya karena masih tingginya tunggakan BPJS kepada fasilitas medis. Mau ikut asuransi preminya juga mahal dan belum tentu terpakai seluruhnya.

Harus diakui bahwa biaya peralatan kedokteran memang mahal, oleh karena itu seharusnya pemerintah lebih banyak mensubsidi pendidikan dokter daripada pendidikan lainnya. Toh anggaran pendidikan sebenarnya sudah diketok 20% dari APBN, seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan yang mengarah pada kesehatan dan masyarakat. Selama ini karena bingung lalu dialokasikan untuk membiayai diklat-diklat tidak penting di masing-masing instansi.

Gugurnya para tenaga medis termasuk dokter spesialis tentu tidak boleh dianggap enteng. Sudah saatnya pemerintah memperbanyak subsidi buat pendidikan para dokter khususnya spesialis di bidang-bidang tertentu yang rawan wabah. Tentu mereka yang dapat subsidi juga harus bertanggung jawab alias diikat secara kedinasan untuk bekerja di tempat yang membutuhkan terutama di daerah-daerah, bukan memilih di kota besar saja.

Memang jumlah dokter saat ini masih dianggap mencukupi, namun sebarannya tidak merata karena sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian barat. 

Berdasarkan data dari Konsil Kedokteran Indonesia, jumlah dokter hingga bulan April 2020 tercatat sekitar 224.074, dengan komposisi dokter umum sebanyak 144.899, dokter spesialis 41.181, dokter gigi 33.721 dan dokter gigi spesialis 4273. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 269 juta jiwa (sumber: katadata.co.id), maka rasio dokter dengan penduduk Indonesia sekitar 1:1200 termasuk dokter gigi atau 1:1485 bila tidak termasuk dokter gigi.

Namun untuk penyakit tertentu seperti paru-paru yang memerlukan dokter spesialis, tentu jumlahnya sangat jauh panggang dari api. Dengan jumlah dokter spesialis paru yang jumlahnya hanya sekitar 1000 orang tentu bakal kewalahan menghadapi jumlah pasien covid19 yang terus meningkat. Oleh karena itu pendidikan kedokteran spesialis harus digalakkan dan disubsidi lebih oleh pemerintah untuk menghasilkan dokter-dokter yang mampu menangani penyakit yang berpotensi menjadi wabah seperti covid19 ini. 

Saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali bisnis proses pendidikan kedokteran. Sekolah dokter dan tenaga medis lainnya seperti perawat harus lebih banyak disubsidi ketimbang profesi lain. Sektor kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah karena bukan tidak mungkin wabah sejenis bakal terjadi pada tahun-tahun mendatang. Infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas medis lainnya juga perlu diperhatikan, jangan melulu urusan transportasi dan pengairan saja.