Namun urusan lainnya apalagi yang berbau usaha masih boleh dibilang jalan di tempat. Itulah makanya presiden Jokowi berulang kali menyatakan ingin menghapus berbagai perizinan yang menghambat investasi, karena di sektor inilah lubang terbesar yang masih harus dibenahi. Sebenarnya masalah bukan ada di perizinannya, tapi para oknum pelakunya yang masih saja 'berupaya' memperlambat urusan dengan harapan ada 'insentif' lain yang diberikan pengusaha.
Sulitnya memberantas perilaku itulah yang akhirnya menyebabkan presiden harus potong kompas, menghapus beberapa perizinan yang ditengarai menghambat jalannya investasi. Hanya sayangnya justru izin penting yang akan dihapuskan seperti IMB dan Amdal, padahal keandalan bangunan dan pelestarian lingkungan harusnya dikedepankan dalam pengembangan investasi agar bangunannya tahan lama dan tidak merusak lingkungan.
Tanpa adanya kesadaran kolektif bersama antara pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat, bahwa korupsi adalah penyakit kanker yang dapat merusak sendi kehidupan bangsa, pemberantasan korupsi hanya akan memakan korban yang ketiban sial tertangkap basah saja. Selebihnya akan berjalan seperti biasa laiknya tak ada angin dan hujan badai.
