Sebentar lagi kabinet kerja jilid pertama akan berakhir dan digantikan oleh kabinet jilid kedua dengan pergantian wapres dari Jusuf Kalla kepada KH Ma'ruf Amin.Â
Berbeda dengan periode pertama dimana oposisi menjadi mayoritas di parlemen sehingga lebih memudahkan Jokowi menata kabinetnya, kali ini justru mayoritas parpol menjadi pendukung Jokowi, bahkan yang awalnya oposisi pun mulai merapat untuk mendapat jatah di kabinet.
Hasilnya sudah mulai terang benderang. Revisi UU KPK yang baru menggelinding begitu saja tanpa dapat ditahan oleh presiden sekalipun walau beliau tidak menandatanganinya.Â
RUU KUHP, Migas, Pertanahan, dan sebagainya juga nyaris menggelinding dengan pola yang sama jika para mahasiswa dan sebagian rakyat tidak bergerak menggeruduk gedung dewan yang terhormat.Â
Nyaris tak ada perlawanan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh DPR oleh pemerintah maupun partai yang berseberangan.Â
Semua seiya sekata seirama untuk melanggengkan kekuasaan sekaligus menumpuk pundi-pundi tanpa takut terhalangi lagi oleh OTT, semua jadi OTW sesuai rencana.
Jokowi yang seolah tanpa beban pada periode kedua ini justru semakin berat beban di pundaknya oleh para partai pendukung alias koalisi yang bakal menggandulinya selama lima tahun ke depan.Â
Beban pertama sudah jelas, bagaimana mengakomodasi orang-orang parpol di kabinet kerja yang jumlahnya maksimal hanya 34 kursi menteri plus sekitar 20-30 kursi lembaga pemerintah non kementerian.Â
Komposisi 60:40 yang seharusnya didominasi orang profesional bakal bergeser sebaliknya, bahkan mungkin lebih besar, atau bisa saja profesional yang berafiliasi ke salah satu partai.
Walau presiden mengatakan telah rampung menyusun kabinet, namun bisa saja di menit-menit akhir semuanya berubah karena desakan kuat para parpol pendukungnya.Â
Masih tak lekang dalam ingatan ketika Mahfud MD di pagi hari sudah siap-siap deklarasi menjadi cawapres, tiba-tiba sore harinya berubah total setelah partai-partai pendukung berhasil "mengintervensi" pilihan beliau dengan berbagai alasan.
