COVID-19 yang melanda dunia berdampak pada perekonomian Indonesia. Penerimaan pajak di KPP Dua Besar juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh tertundanya perdagangan internasional dan domestik. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak dan kebutuhan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi.
    akibat wabah Covid-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK (PHK) serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur.
Pemerintah melalui kebijakan fiskal segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan sebagai countercyclical bagi perekonomian, menahan laju perlambatan ekonomi serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
Pemerintah juga membuat kebijakan berupa pemberian stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dengan Perpres 54 tahun 2020 meliputi kesehatan sebesar Rp75 Triliun social safety net sebesar Rp110 Triliun, dukungan industry sebesar Rp70,1 Triliun dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp150 Triliun
Kebijakan fiskal dinilai tepat dilaksanakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 karena pemerintah bisa mengatur keseimbangan pengeluaran dan penerimaan Penelitian ini bertujuan mengetahui kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pada masa pandemi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil menunjukkan pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pengeluaran barang dan jasa yang berpengaruh negatif signifikan. Kemudian pengeluaran modal tidak signifikan.
pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekoomi Indonesia. menunjukkan pendapatan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Berbeda dengan pengeluaran barang dan jasa yang berpengaruh negatif signifikan Kemudian pengeluaran modal tidak signifikan.
Dalam hasil uji sebagian pendapatan pajak, pengeluaran barang dan jasa, serta pengeluaran modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekoomi Indonesia
Pelemahan ekonomi yang signifikan Emergency LiquidityFiscal Policyakibat COVID-19 telah mendorong langkah 35%9%Macroprudential PolicyMonetary Policyagresif otoritas dunia. Selain langkah kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, otoritas 45%juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus. Sasaran kebijakan juga sangat luas mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan Sumber: Yale University, 2020Grafik 5.2 Tipe Kebijakan Mengatasi Covid-19 pemerintah daerah, serta menyasar berbagai Composition of Fiscal Stimulus (% global GDP)sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti 4,0Loans guarantees IMF, World Bank, ASEAN juga menyerukan (on-budget)Healthcare3,5Direct cashpaymentspentingnya kerja sama internasional untuk 3,0Job retention2,5mengatasi dampak pandemi.schemesBusiness
Peningkatan stimulus fiskal untuk pasar. Dukungan kepada korporasi dan mengatasi dampak pandemi COVID-19 UMKM juga diharapkan dapat mencegah telah memperlebar defisit fiskal, di tengah kebangkrutan dan menekan pemutusan penerimaan pemerintah yang menurun. hubungan kerjaBeberapa negara memberikan dukungan finansial pada korporasi besar antar lain kepada perusahaan penerbangan dan juga pada pemerintah daerah kebijakan yang diambil saat masa krisis keuangan
Melihat permasalahan ekonimi indonesia saat pemerintah tentu tidak tinggal diam berbagai strategi dilancarkan oleh pemrintah demi mananggulangi permasalan tersebut , salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah di tetapkan untuk mencapai target bangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya pada pelaksanaan kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus di penuhi oleh wajib pajak.
