The New Prabowo Patahkan Stigma Emosional

Bijak adalah melihat realitas tanpa mengedepankan prasangka. Mungkin itu yang harus banyak dipahami oleh orang Indonesia saat ini, termasuk Capres petahana Joko Widodo. 

Dalam acara debat yang diselenggarakan KPU pada tanggal 17 Februari kemarin, kita banyak menyaksikan betapa grasa-grusunya pemerintah yang sekarang. Mulai dari soal pernyataan data-data yang tidak sesuai fakta, hinggu tuduhan yang secara personal menyerang pihak penantang Yaitu Prabowo Subianto. Serangan yang dilancarkan pihak petahana terkait kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto yang dinilain sangat luas, bahkan mencapai ribuan hektar. Tapi tentu kita bingung apa korelasinya dengan debat waktu itu.

Sebelumnya perdebadat masuk ke sesi pembahasan soal lahan dan reformasi agraria, Capres petahana Joko Widodo sesumbar dirinya telah sukses memberikan ribuan lembar sertifikat tanah ke para warga dan reformasi agraria berjalan lancar tanpa ada friksi atau gesekan yang memakan korban. Tapi kenyataannya banyak kasus konflik horizontal terkait pembebasan lahan dan reformasi agraria yang dilakukan Jokowi ini. Sekjen KPA, menyatakan konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia, didominasi oleh Riau, Sumatra Utara dan Jawa Barat sejak 2014. 

Pada akhir tahun lalu, Riau menyumbang 42 konflik, Sumatra Utara 23 konflik dan Jawa Barat. Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Lainnya antara lain adalah kehutanan (65 ribu hektare); pesisir (54 ribu hektare); dan pertambangan (49 ribu hektare). Sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya.

Prabowo mengkritik reformasi agraria yang dialkukan Jokowi dengan berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang menjelaskan kekayaan negara diperuntukkan bagi kepentingan kemakmuran rakyat. 

Baik tanah, bumi, minyak, air, gas alam, tambang dan apapun segala jenis kekayaan dimiliki negara dengan tujuan penggunaanya sebagai kesejahteraan warga. Prabowo juga secara substansial mengkritik jika hanya bagi-bai lahan terus maka di masa yang akan datang kita akan kehabisan lahan untuk dibagi, sementara penduduk dan kebutuhan bangsa terus bertambah, jelas bagi-bagi lahan bukan merupakan langkah yang visioner memandang kemajuan bangsa kedepan. 

Capres petahana Joko Widodo pun bingung mengahadapi pertanyaan yang sangat subtansial tersebut, lalu berkilah dengan membeberkan kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang sangat luas, jawaban yang sama sekali tidak menjawab kritik yang disampaikan Prabowo. Pun kalo ada korelasi perbandingan sertifikat tanah yang Joko Widodo bagikan kepada warga, dengan tanah yang disebut oleh Jokowi milik Prabowo adalah dua hal yang berbeda, sebuah perbandingan yang tidak apple to apple.

Cara Prabowo menanggapi pernyataan Jokowi terkait kepemilikan lahan ini yang membuat semua stigma dan kampanye negatif tentang Prabowo yang emosional, arrogan dan pemarah terpatahkan. 

Prabowo menanggapi tuduhan itu dengan tenang dan santai, dirinya bahkan mengklarifikasi dan menjelaskan tentang persoalan tanah tersebut dan bagaimana soal kepemilikannya. Prabowo mengatakan tanah yang dimilikinya itu berstatus HGU (hak guna usaha). Karena itu, lanjut dia, tanah tersebut bisa sewaktu-waktu diambil negara. Menurut Prabowo, akan lebih baik jika tanah tersebut ia kelola, dirinya pun dengan senang hati mengembalikan itu semua atas dasar rasa nasionalisme. Sebab, Prabowo tak rela jika tanah negara itu jatuh ke tangan asing.

Banyak pihak pun kaget dengan penampilan Prabowo yang memukau dan sangat pandai menjaga wibawa dan menahan emosi.Prabowo menjadi sosok yang jauh dari semua stigma negatif sebagai pribadi yang emosional, kesan santun dan penuh respect justru mencuat sangat kuat pada sosok Prabowo dalam debat yang lalu. Prabowo tidak sungkan memuji keberhasilan pemerintah Joko Widodo, yang jelas demi kebaikan dan kemajuan negeri ini akan saya dukung, begitu tutur mantan Panglima Kostrad itu.

Di sisi lain Joko Widodo memperlihatkan sosok yang sangat ofensif terhadap kubu oposisi, bahkan sampai harus menyerang secara personal dengan membuka kepemilikan soal lahan Prabowo. Mungkin Joko Widodo mau memulai sebuah langkah (jika dirinya berani) untuk membuka semua kepemilikan lahan-lahan para Jenderal TNI yang sedari dulu terkenal memiliki lahan-lahan potensial, juga perkebunan yang sangat luas.