Greenpeace Bantah Klaim Jokowi

Ada satu kalimat ajaib yang paling menjadi sorotan pada debat Capres dua hari lalu yaitu soal kebakaran hutan. Joko Widodo menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. 

Greenpeace Indonesia sebagai lembaga non profit yang bergelut dalam kegiatan konservasi alam secara tegas membantah pernyataan tersebut. Greenpeace menganggap membantah klaim dari calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo adalah salah besar. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah kebakaran hutan pada 2018 seluas 4.666 hektare. Jumlah itu menurun dibandingkan pada 2017 seluas 11.127 hektare dan 2016, 14.604 hektare. Kebakaran hutan hebat terjadi pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare. Dari situ jelas kita dapat melihat fakta bahwa masih ada kebakaran hutan yang terjadi pada era Jokowi.

Sebagai bukti bahwa di era Jokowi masih ada kebakaran hutan dapat kita telusuri juga melalui foto Capres Jokowi yang tersebar pada berita di televisi atau surat kabar di koran baik cetak maupun elektronik sedang melakukan kunjungan pada lahan yang terbakar.  Bahkan mungkin Presiden Joko Widodo juga sempat mengabadikan kegiatannya mengunjungi kebakaran hutan tersebut melalui Vlog. Mungkin terlalu asyik nge-Vlog Jokowi lupa juga ada asap kebakaran hutan yang terus mengintai warga dan menyebarkan penyakit ISPA.

Kubu petahana dalam perdebatan Pilpres waktu itu, banyak argumen dan pernyataanya yang memakan korban. Korban dari ucapan petahana Joko Widodo semalam adalah kebenaran. Kebenaran antara kesesuaian data,fakta dan kata, banyak dari ucapan petahana jika kita coba telusuri kebenarannya dan kesesuaiannya dengan fakta berakhir pada omong kosong belaka.

Satu persatu kita akan melihat korban kebenaran apa saja yang dijatuhkan oleh kubu petahana. Menyoal soal klaim impor jagung yang oleh pemerintah sudah jauh lebih baik dan pertumbuhan produksi jagung yang menggembirakan jika kita tengok datanya justru menimbulkan kekecewaan, bahkan banyak keluhan dari para petani jagung akibat impor yang dilakukan oleh pemerintah. 

Misalnya pada tahun 2018 total impor jagung 180.000 Ton menurut Capres Joko Widodo, padahal data sahih menunjukkan impor jagung semester 1 saja sudah 331.000 Ton dan Total impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 Ton, bahkan di awal tahun ini pemerintah sudah menyiapkan lagi impor jagung dengan alasan menstabilkan harga, juga mengantisipasi gagal panen. Di sini kebenaran data jagung telah jadi korban pencitraan pemerintah saat debat.

Soal impor beras yang sempat menjadi polemik dan menimbulkan kekisruhan antara kementerian di bawah Joko Widodo juga semalam menjadi korban ketidaksesuian data. Konflik impor beras sempat menegang bahkan menjadi headline di media massa mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan meneken keputusan impor beras. 

Semalam Jokowi mengatakan total produksi beras Tahun 2018 sebesar 33 juta Ton dan Total Konsumsi 29 juta ton, padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 Juta Ton dan Data produksi plus impor sebesar 46,5 juta Ton. Bahkan kemarin tanpa canggung Jokowi mengucapkan kata surplus. Mungkin kita akan terkejut dan terheran-heran bagaimana logika beras impor bias masuk sementara kita surplus beras? Ajaib bukan. Bahkan kementerian yang ada di pusaran impor pun sampai harus saling tuduh-menuduh mengenai permintaan impor, mungkin mereka malu sebab impor yang tinggi menjadi tanda ketidak beresan mereka bekerja.

Memang kita tahu Capres petahan ingin dirinya dikenal sebagai Bapak Infrastruktur, tapi bukan berarti dirinya harus sampai mengklaim kinerja yang bukan dikerjakan oleh dirinya. Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 KM jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, sejak jaman Presiden Soekaro, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi.  Mungkin memang iya pak Joko Widodo juga ambil bagian menambal lubang-lubang yang ada di jalan tersebut. Bukan membangun secara keseluruhan. Satu hal yang kita tahu Joko Widodo sering menggunting pita dalam peresmian jalan tol yang enggan disinggahi pengendara karena tarifnya mahal.

Terkait jaringan infrastruktur digital dan konektivitas internet, Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100 persen di tengah dan 90 persen di timur, Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G, waduh itu data dari mana yaa? Kalo semua daerah sudah 4G kenapa teman lawan bertanding saya untuk game online PUBG mesih sering mengeluh masalah koneksi yang lemot yaa? Mungkin datanya diberikan oleh Pak Rudiantara, yang jelas akan kasih data dan laporan bagus, karena dia tahu siapa yang menggaji dirinya. 

Juga soal akses internet yang katanya sudah sampai ke desa-desa, dan banyak pula produk pertanian telah memiliki market place secara online sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi.  Padahal jika dihitung dari keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1 persen dan sisanya 99 persen offline. Masyarakat di pedesaan masih harus berjibaku pergi ke pasar, untuk membeli sayur, merak belum bisa tuh membeli sayur secara santai melalui smartphone. Jika pun ada itu hanyalah di kota-kota metropolitan.