Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya resmi bergabung ke dalam koalisi pemerintah. PAN seperti dikatakan Ketua Umumnya Zulkifli Hasan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019 - 2024 tanpa syarat.
Begabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi di periode kedua sebenarnya sudah tersiar sejak lama. Hal ini sudah tergambar sejak lama bahkan beberapa elit DPP PAN berulang kali menyampaikan sinyal itu kepada media. Bahkan beberapa diantara tokoh yang menyampaian pernyataan itu adalah para tokoh kunci partai matahari tersebut.
Penegasan itu akhirnya disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang memastikan partainya memberikan dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi tanpa syarat apa pun. Bagi saya, tentu bukan hal yang mengherankan jika PAN akhirnya berlabuh ke koalisi Jokowi pasca Pilpres 2019 lalu PAN berkoalisi dengan Prabowo - Sandiaga Uno.
Namun yang agak sedikit menarik adalah pernyataan Zulhas yang menyebutkan bahwa PAN tidak pernah memberikan syarat apalagi meminta-minta posisi apa pun di pemerintahan Jokowi seperti saat periode pertama silam PAN mendapat jatah di kabinet dan Komite Ekonomi Nasional.
Namun, saya menduga masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi tentu tidak mudah. Lagipula siapa yang percaya, PAN tidak akan kebagian jatah kursi di kabinet atau pemerintahan. Mana ada makan siang gratis serta dalam dunia politik pula.
Keberatan masuknya PAN dan mungkin juga partai anggota koalisi Prabowo ke pemerintahan sudah jauh hari disampaikan partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja. Bahkan lebih tegas penolakan itu disampaikan bahwa KIK sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan tambahan anggota baru.
Namun meski pemilihan legislatif dan presiden sudah selesai, tetap saja koalisi Jokowi disebut masih membutuhkan tambahan koalisi untuk berkuasa. Partai Gerindra meski malu malu sudah disebut masuk ke dalam koalisi pemerintah dan mendapatkan jatah kursi menteri serta pimpinan lembaga negara lainnya.
Periode kedua pemerintahan Jokowi memang menjadi peridoe krusial bagi partai politik guna menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Sebab, pada Pilpres tahun tersebut, dapat dipastikan semua partai politik akan berhitung ulang peta dan kekuatan politik mereka. Tetap berkoalisi atau tidak serta kalkulasi politik lainnya.
PAN, Demokrat dan Gerindra serta PKS yang bukan koalisi Jokowi tentu harus memperhitungkan posisi mereka saat ini agar tetap punya logistik dan pengaruh untuk bertarung pada Pilpres mendatang. Strategisnya koalisi saat ini bukan hanya sekedar mendukung program kerja pemerintah namun juga menentukan arah koalisi dan pengaruh di pesta demokrasi mendatang.
Kini dengan bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan serta merapatnya Demokrat dan rekonsiliasi antara Gerindra dan PDI-P, maka tinggalah PKS sendiri sebagai satu satunya partai politik yang masih setia dengan kalimat oposisi. Mungkinkah ?
