Semestinya sejak era reformasi bergulir dua puluh tahun silam, demokrasi yang kita jalankan haruslah mengalami peningkatan kualitas. Namun sebagaimana yang saat ini sama sama kita saksikan, demokrasi justru kembali mengalami penurunan ke titik terendah sejak perjuangan meruntuhkan rezim orde baru itu. Kita sama sama tahu bahwa pada masa itu pelaksanaan Pemilu yang digelar rezim penguasa hanyalah sebagai sebuah formalitas belaka, sehingga berbagai kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistimatis dapat memenangkan penguasa.
Sejak dua hari lalu, jagad dunia maya Indonesia diramaikan oleh taggar #INAelectionObserverSOS, sebuah tanda pagar di dunia maya yang ditujukan sebagai permintaan agar pada pelaksanaan Pemilu dan Pilpres April bulan depan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. Taggar ini bukan asal taggar semata. Tentulah lahir dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya dugaan kecurangan pelaksaan pemilu yang sudah kian dekat.
Demokrat yang sehat seharusnya memang harus dijaga dan dijauhkan dari campur tangan pihak pihak yang ingin merusak demokrasi itu sendiri. Karena itu, dibutuhkan sebuah institusi resmi yang bertugas memantau pelaksanaan pemilu dengan baik dan kredibel serta berintegritas dan bebas dari intervensi berbagai pihak.
Awalnya adalah pengamat politik dan mantan akademisi UI Rocky Gerung yang memulai taggar ini dengan cuitannya di dunia maya. Alasan Rocky adalah ia menilai legitimasi demokrasi tengah mengalami defisit serius. Defisit ini ditenggarai terjadinya karena kuatnya dugaan adanya keikutsertaan pemain lain dalam pesta pemilu tersebut. Sehingga diperlukan keikutsertaan lembaga lain yang jauh lebih indipenden dan kredibel.
Kenapa Bawaslu tidak dipercaya?, jawabannya sederhana saja, yaitu dari beberapa kali pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu selalu mentok dan seperti tidak jelas tindak lanjutnya. Antara lain, kasus kampanye camat di Kota Makasar yang melibatkan Mantan Gubernur Sulses yang kini menjadi salah satu staf ahli di Kantor Staf Kepresidenan Syahrul Yassin Limpo. Kasus pernyataan dukungan kepala daerah se Sumatera Barat yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi - Ma'ruf serta banyak lainnya.
Bawaslu dan lembaga pemantau lokal seperti tidak berdaya dan mati kutu kalau sudah dihadapkan pada kasus kasus yang menyentuh barisan petahana. Namun, sayangnay disisi lain, ketika kasus pelanggaran yang dilaporkan menyoal kelompok oposisi, lain ceritanya.
Berbagai indikasi kecurangan juga terlihat jelas. Mulai dari mobilisasi perangkat negara untuk mendukung dan mengkampanyekan pasangan tertentu sampai pada penggunaan anggaran negara untuk kegiatan yang diindikasikan untuk mendukung salah satu pasang calon.
Namun adakah korelasi antara pemantau asing dengan legitimasi pemilu?, jawabnya bisa beragam. Tentu dengan adanya keiutsertaan lembaga pemantau asing, sedikit banyak akan membuat para pemain yang ingin curang jadi berpikir keras. Sebab yang dipertaruhkan adalah nama baik bangsa di pentas internasional.
Tekanan inilah yang ingin didapatkan. Kita tentu ingin usai pemilihan presiden mendatang, hasil yang didapat adalah hasil terbaik, siapapun wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih. Terlepas dari ikut atau absennay lembaga pemantau pemilu itu kelak, dugaan makin kuatnya kecemasan akan adanya praktek kecurangan tetap harus diantisipasi dengan memperkuat fungsi pengawasan publik.
Jadi jangan takut dengan adanya keikutsertaan pemantau asing. Tidak ada yang salah dengan keikutsertaan mereka. Justru itu akan lebih baik karena observer asing itu akan banyak belajar dari Indonesia soal bagaimana mengelola demokrasi dengan baik. Kalau memang bersih dan tidak curang kenapa harus takut.
