Mohon tunggu...
Dios Lumban Gaol
Dios Lumban Gaol Mohon Tunggu... Mahasiswa di Universitas Kehidupan

Distribusi kebenaran

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Menyongsong Sistem Hukum yang Pro Rakyat di Era Milineal

20 Oktober 2019   01:41 Diperbarui: 20 Oktober 2019   01:56 67 1 1 Mohon Tunggu...
Menyongsong Sistem Hukum yang Pro Rakyat di Era Milineal
Ilustrasi credit: Butew.com


"kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup dimasa pancaroba jadi tetaplah bersemangat elang rajawali" Pidato Soekarno pada Hut Proklamasi 1949

Pada saat kata-kata itu diucapkan oleh Soekarno, kita telah merdeka secara de facto dan de jure.namun kemerdekaan yang utuh belum kita dapatkan. Penindasan dan penghisapan masih subur di Indonesia, hal ini merupakan peninggalan kolonial yang menduduki Indonesia. System hukum yang ada pada saat pemerintahan kolonial Belanda berada di Indonesia, tidak mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan Belanda ialah Agrarische wet yang diterbitkan pada tahun 1870 membuka keran datangnya pengusaha dengan modal besar yang membuat marak terjadinya perbudakan dan perhambaan.

Pada tahun 1963 Soekarno dalam pidatonya menjelaskan 3 konsep Trisakti yang akan mempengaruhi kebijakan hukum, konsep ini diyakini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Konsep Trisakti itu berupa :

  • Berdaulat secara politik
  • Berdikari secara ekonomi
  • Berepribadian secara social budaya

Hasil dari konsep Berdaulat secara politik, soekarno berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian Indonesia dengan memiliki ideologi sendiri, setelah maraknya ideologi Komunis dan Agamais. Dibidang ekonomi Soekarno menolak adanya Ekspolitasi oleh bangsa lain. Dibidang sosial budaya, secara tegas Soekarno menolak budaya asing. Namun kegagalan sistem pada zaman Soekarno terjadi pada saat masa Demokrasi terpimpin yang benar-benar melanggar konsep Negara hukum(Rechtstaat).

 Dimana pada masa ini tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebab kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang yaitu Presiden.Presiden mengontrol semua spectrum politik nasional untuk mendukung gagasan-gagasan politiknya, dengan menggunakan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Pada masa ini karakter produk hukum yang dihasilkan bersifat ortodoks atau konservatif. Sebagai contoh pada masa ini UU tentang pemilu tidak pernah dibuat, karena pemilu belum pernah dilaksanakan.

Orde baru hadir pada tanggal 12 maret 1966 bersamaan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), sehari setelah keluarnya Surat perintah sebelas maret (SUPERSEMAR). Pemerintah orde baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada mas orde lama, dengan memulihkan tertib politik berdasarkan pancasila dan Negara hukum sekaligus meletakkan program rehabilitasi serta konsolidasi ekonomi. Meski di zaman ini ekonomi mengalami peningkatan, namun sistem hukum tetap berkarakter elistis dan konservatif. Hal ini dapat dilihat dengan kursi kekuasaan pemerintah yang didominasi oleh Partai Golkar dan ABRI dibawah kontrol Soeharto.

Tahun 1998 zaman era Reformasi yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kekuasaanya. Sistem Hukum dan sistem birokrasi yang diinginkan masyarakat terwujud secara bertahap. Dengan di Amandemennya UUD NRI 1945 dan ditandai dengan terwujudnya Demokrasi di Indonesia, kebebasan berpendapat, kebebasan pers yang merubah tatanan kehidupan berbangasa dan bernegara.

Namun diluar hal itu timbul pertanyaan, apakah dengan adanya Reformasi masyarakat sejahtera ? sistem hukum menjadi baik ?. untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu kita melihat berada dimana posisi kita. Setiap era tentunya mempunyai keunggulan dan kekuranganya tersendiri.

Setelah melalui beberapa era, sekarang Indonesia berada di Era Milenial. Dimana dengan adanya bonus Demografi, Indonesia akan memiliki banyak pemuda ataupun masyarakat yang produktif. Indonesia juga sedang berada di Era Revolusi Industri ke 4, yang mana otomatisasi dan digitalisasi sangat pesat adanya. Indonesia juga masih mempunyai masalah yang sama yaitu buruknya birokrasi dan maraknya korupsi, dan yang paling kontras ialah sistem hukum yang ada pada saat ini. Dimana keberpihakan Hukum kepada kaum elitis dan orang-orang yang mempunyai modal serta keberpihakan kepada industri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN