Mohon tunggu...
Dios Lumban Gaol
Dios Lumban Gaol Mohon Tunggu... Mahasiswa di Universitas Kehidupan

Distribusi kebenaran

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Pencabutan Hak Politik Pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi

18 Oktober 2019   02:10 Diperbarui: 18 Oktober 2019   02:38 0 0 0 Mohon Tunggu...
Pencabutan Hak Politik Pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi
Ilustrasi credit: MediaIndonesia

                                                   

"Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut"-Lord Acton

Sangat menarik ketika sebuah adagium yang sudah melebihi satu abad usianya namun tetap relevan jika dimaknai dengan keadaan yang terjadi sekarang, seakan-akan korupsi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Korupsi merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di seluruh negara, Kejahatan ini sudah menjadi kebiasaan di berbagai kalangan masyarakat dan seperti penyakit yang tak ada obatnya.

Di Indonesia kejahatan ini sudah di golongkan sebagai kejahatan serius atau "Serious Crime", dasarnya konsideran adalah UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga bertentangan dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan Bangsa yang termaktub pada pembukaan UUD NRI 1945 pada Alinea ke IV, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasanya harus dilakukan secara luar biasa.

Tentu sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan agar berkurangnya tindak pidana korupsi, mulai dari edukasi kepada semua golongan serta pembaruan regulasi mengenai korupsi, namun tetap saja tidak ada pengaruh yang signifikan. Dalam survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada indeks persepsi korupsi tahun 2017, skor yang di peroleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya[1]. Namun akhir-akhir ini timbul sebuah polemik mengenai pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi, cara ini di yakini dapat mengurangi  serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

Hal ini disambut baik oleh masyarakat dan sebagian partai politik namun ada juga yang menolaknya, tentu dalam setiap hal keputusan yang menyangkut kepentingan umum akan ada selalu pro dan kontra di dalamnya, namun yang harus kita ketahui ada dua hal penyebabnya; 1. Semua orang menginginkan yang terbaik, 2. Semua orang punya kepentingan. Pencabutan hak politik ini merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada, adanya vonis tambahan tersebut karena Hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik, yang menimbulkan kesengsaraan yang berdampak di dalam masyarakat.

Pencabutan hak politik yang berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dalam konstruksi hukum pidana pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Pencabutan hak politik ini memiliki dasar dari Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebagai pidana tambahan pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Menurut Andi Hamzah hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu, pidana tambahan ini bersifat fakultatif dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus[2]. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat  dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan.

Namun dasar-dasar pencabutan hak politik tersebut tetap menjadi polemik karena adanya pertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang di jamin oleh  UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya HAM yang termaktub pada Pasal 28 D ayat 3 yaitu setiap warga negara juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

 pertentangan ini juga ditegaskan dalam UU HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 43 mengenai hak turut serta dalam pemerintahan, salah satu poinnya ialah "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum". Tapi hal ini masih bisa di bantahkan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaranya diperbolehkan sepanjang masih berdasarkan undang-undang. Banyak ahli hukum juga berpandangan hal ini bukan pelanggaran karena masuk dalam kategori derogable right yaitu hak yang bisa di langgar dalam rangka penegakan hukum dan demi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini diatur dalam dalam asal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang, tujuanya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa[3].

Kemudian yang menjadi polemik ialah limitasi mulai berlakunya peraturan pidana tambahan tersebut, atau dengan kata lain mulai dihitungnya atas terpidana yang menjalani hukuman tambahan pencabutan hak politik juga masih tumpang tindih dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Pasal 38 KUHP menentukan"pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan" sementara melalui putusan MK Nomor 4/PUUVII/2009 24 Maret 2009 telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak politik atas terpidananya. Itu artinya bagi yang di hukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan putusan MK sudah menetapkan pula batasanya, yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).

Hal ini seringkali yang membuat terjadinya ketimpangan hukum terhadap para tindak pidana korupsi yang akan dicabut hak politiknya, memang sebaiknya dan idealnya putusan MK harus diikuti dan menjadi acuan bagi para Hakim di pengadilan, sebab putusan MK berlaku final and binding. Tetapi masih ada juga Hakim yang sering mengabaikan putusan MK, dengan berlindung pada prinsipat indepedensi masing-masing peradilan. Terlepas dari pada itu, Pencabutan hak politik ini sudah sering diterapkan oleh majelis Hakim, salah satunya ialah Anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro yang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (26/4/2017). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini divonis hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 1 Milliar subsider kurungan 6 Bulan, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik sampai lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidananya[4]. Andi di tetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berkaca dari kasus ini penerapan pencabutan hak politik memang begitu efektif karena dapat memberikan efek jera bagi si terpidana serta pembelajaran bagi pejabat-pejabat lain.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2