Melihat dan membicarakan kekurangan orang lain memang hal yang paling gampang. Seperti kata pepatah "gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi kuman di seberang lautan tampak". Hal ini terjadi pada pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies baswedan dinilai hanya mampu mengkritik era pemerintahan sebelumnya, yaitu Gubernur Ahok. Salah satunya terkait dengan rendahnya penyerapan Anggaran DKI yang hanya 68%.
Saat masa pilkada 2017, Anies mengkritik habis-habisan perihal program yang dilakukan Ahok, mulai dari penanganan banjir yang menggusur warga di bantaran kali demi kepentingan normalisasi sungai hingga reklamasi teluk Jakarta. namun salah satu yang masih segar di ingatan adalah perihal penerapan anggaran pada pemerintahan Gubernur Ahok. Ia mengatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran mengindikasikan sedikitnya program yang dilaksanakan oleh pemprov. Anies juga mencontohkan program penangulangan banjir yang digagas pemprov DKI tidak berjalan optimal, seperti pembuatan Gorong-gorong untuk menangulangi banjir yang belum terealisasi (CNNIndonesia).
Kini setelah 5 bulan menjabat, serapan anggaran DKI masih sangat jauh dari kata baik apalagi sempurna. Pasalnya penyerapan anggaran DKI baru mencapai 8% itupun masih harus dibedah lagi. Bahkan jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Ahok, penyerapan anggaran masih jauh lebih rendah. Salah satunya terlihat dari besaran lelang gedung dimasa Ahok yang mencapai Rp. 5,4 triliun sedangkan Anies hanya mampu melelang sebesar Rp 200 miliar disepanjang bulan Januari (Tempo.co).
Saat ditanyakan mengenai hal ini, Anies hanya mengatakan bahwa penyerapan APBD masih dilanjutkan tanpa menjelaskan seperti apa langkah yang sedang dilakukan. Pengamat tata kota, Nirwono Yoga mengatakan bahwa minimnya serapan anggaran lantaran masing-masing SKPD masih menunggu arahan dan kepastian dari gubernur soal perombakan Jabatan sehingga ada kecenderungan semua program kerja ditunda. Â Selain itu, APBD 2018 baru berada pada tahap penyesuaian dengan program kerja gubernur baru, Draf RP JMD 2017-2022 sebagai landasan kerja juga baru akan disahkan April mendatang (Tirto.id).
Rendahnya serapan Anggaran DKI sangat disayangkan. Hal ini juga membuka mata kita bahwa Anies tidak memiliki program yang baik sehingga tidak dapat menyerap anggaran. Yang dikerjakan Anies sekarang hanyalah melanjutkan pekerjaan pemerintah sebelumnya yang belum selesai. Hanya saja kebijakan-kebijakan itu diganti namanya sehingga terlihat seperti program baru.Â
Mungkin juga, rendahnya serapan anggaran dikarenakan Anies dan Sandi terlalu sibuk mengurusi Tanah Abang yang tak kunjung selesai dan semakin berbelit-belit. Belum lagi janji politik tentang penghentian reklamasi teluk Jakarta yang belum jelas kelanjutannya. Jika dulu Anies mempertanyakan Ahok tentang rendahnya serapan Anggaran DKI, kini Ia dipertanyakan oleh publik akan hal yang sama. Mungkin ini yang disebut dengan Hukum Karma.
