Sebagai pasangan pemimpin, dalam hal ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno benar-benar tidak kompak. Banyak orang yang membanding-bandingkan pasangan ini dengan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya yang selalu kompak. Beberapa kali terjadi kesalah pahaman diantara Anies-Sandi terkait dengan program yang mereka canangkan bersama.
Ketidak kompakan itu terlihat bahkan sebelum menjadi Gubernur. Dalam debat pilkada saat ditanyakan mengenai alasan pasangan ini menolak menolak reklamasi teluk jakarta, dengan kompak mereka menjawab karena keberpihakan mereka terhadap nelayan. Ketidak kompakan mereka terlihat saat Anies-Sandi menyebutkan jumlah nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Anies menyebutkan jumlah nelayan yang akan menjadi korban reklamasi sebanyak 12.000 orang sedangkan sandi mengatakan 24.000 orang (Tirto.id)
Setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies-Sandi makin menampakkan ketidak kompakan mereka. Hal pertama yang tidak kompak adalah tentang alasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan besaran UMP itu menuai protes karena jumlahnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan janji kampanye Anies-Sandi. Sandi menyatakan bahwa penetapan soal UMP ini sudah mereka lakukan sejak menang pilkada sedang Anies mengatakan bahwa keputusan ini adalah keputusan pertama yang mereka tetapkan setelah 2 minggu menjabat (Tribunnews.com).
Selanjutnya terkait masalah penutupan Alexis. Anies dan Sandi berbeda pendapat tentang nasib karyawan Alexis yang di PHK sebagai imbas dari kebijakan tersebut. Anies menyebutkan tidak mau tau tentang nasib Karyawan tersebut, karena hal itu bukanlah tanggung jawabnya. Sedangkan Sandi menjanjikan akan memberikan pekerjaan bagi mereka yang memiliki KTP DKI akan disalurkan untuk dapat bekerja pada restoran maupun salon rekanan Ok Oce (Liputan6.com). setidaknya dalam hal ini Pak sandi lebih baik dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
ketidakkompakan selanjutnya, terkait kebijakan pelegalan becak di ibukota Jakarta. Sandi mengatakan akan ada pelatihan standar "genjot" becak untuk para tukang becak. Sedangkan Anies mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun kebijakan dan belum memutuskan perihal pelatihan tersebut (Tribunnews.com). aneh bukan?
Terakhir, terkait masalah program Rumah DP Nol Rupiah. Masyarakat benar-benar dibuat bingung. Awalnya perbedaan tersebut hanyalah dari bentuk rumah, dimana Sandi mengatakan bahwa rumah tersebut seperti rumah susun, sedangkan Anies mengatakan akan ada ada tapak untuk setiap rumah. Seiring berjalan waktu, perbedaan itu semakin terlihat. Pasalnya Anies mengklaim bahwa program ini adalah milik pemprov DKI sedangkan Sandi mengatakan bahwa program ini bekerja sama dengan swasta. Puncak perbedaan itu terlihat pada groundbreaking Rumah DP Nol Rupiah di Rorotan. Anies menolak menghadiri acara tersebut dengan alasan bahwa itu bukanlah program pemprov dan hanya dihadiri oleh Sandi (Tribunnews.com).
Alasan ketidakkompakan pasangan ini masih menjadi misteri. Apakah mereka kurang koordinasi tentang program yang mereka buat dan rancang bersama, ataukah program ini hanya milik satu pihak saja?. Harusnya sebagai pasangan yang memimpin Jakarta, Anies-Sandi setidaknya bisa satu suara, seiya sekata dalam program yang mereka unggulkan. Bukanlah pada hakikatnya pasangan itu saling melengkapi? Kenapa malah berseberangan?