Keberhasilan Pencapaian pajak DKI Jakarta patut diacungi jempol. Pencapaian ini meningkat hingga 8 persen dibanding tahun sebelumnya dan melebihih terget dari Pemprov DKI sendiri. Gubernur Anies Baswedan memuji kinerja pegawai BPRD dalam menghimpun pajak. Salah satunya adalah dengan memasang spanduk himbauan belum bayar pajak sehingga wajib pajak akan malu dan sesegera mungkin menunaikan kewajibannya.Â
Target penerimaan pajak Permprov DKI pada tahun 2017 sebesar Rp 35,36 triliun dan tercapai Rp 36,1 triliun. Itu berarti Pemprov DKI telah melampaui target sebesar 103 persen (Tribunnews.com). meski begitu, beberapa sektor belum memenuhi target pencapaian pajak yaitu target pencapaian pajak air tanah dan pajak hiburan. Pajak air tanah yang diperoleh tidak mencapai 100 % hanya 95 %, begitupun dengan pajak hiburan yang cuma 94% (CNN Indonesia.com).
Memang sudah menjadi sifat alami bagi manusia untuk tidak gampang puas. Begitupun dengan Anies. Melihat pajak air tanah dan hiburan yang tidak memenuhi target, anies mengkaji utuk menaikkan pajak air tanah. Besaran kenaikan belum diketahui, Anies menginginkan pengkajian terlebih dahulu. Namun ia mengatakan dengan menaikkan besaran Pajak Air dan Tanah, peningkatan pajak bisa mencapai 1000 % (Detik.com).
Keinginan Anies ini menuai reaksi dari banyak pihak salah satunya dari Gerindra (Jpnn.com). Pasalnya pajak diwacanakan akan dinaikkan hanyalah pajak air dan tanah. Sedangkan pajak hiburan belum ada pengkajian lebih lanjut. Apalagi sebelum wacana ini dikeluarkan, beredar foto Anies mengadakan pertemuan dengan beberapa bos hiburan malam saat sebelum menjabat sebagai Gubernur Jakarta (Kompas.com). Mungkin ini merupakan salah satu penyebab mengapa pajak hiburan hingga saat ini belum diwacanakan untuk naik.
Kebijakan ini jika benar-benar diterpkan, bisa dipastikan akan semakin "mencekik" rakyat kecil.  Apalagi ditengah kehidupan ekonomi yang semakin sulit, setelah PLN juga menerapkan kenaikan Tarif Dasar Listrik pertiga bulan (Rmol.co). Terlebih lagi, air bersih yang di-Supply ke masyarakat hingga saat ini tidak sehat untuk dikonsumsi. jika pajak air dinaikkan, pendapatan masyarakat akan menurun. Selain itu. dikhwatirkan masyarakat tidak dapat membayar angsuran rumah dari  program rumah DP nol persen yang digadang-gadang pro rakyat kecil. Mungkin pertanyaan yang ada dibenak kita adalah, dimana letak keberpihakan Anies terhadap rakyat Kecil jika semua kebijakan yang dibuat selalu menyengsarakan.