Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta. Ruang lingkup kinerja dinsos adalah penanganan permasalah sosial seperti kemiskinana, bencana, PMKS dan lainnya.
Masyarakat yang terdiri dari Organisasi Sosial, Kemanusiaan, dan profesi akan mendeklarasikan Sejuta Tangan Stop Stigma di Bundaran Hotel Indonesia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada 26 Februari nanti.
Dalam deklarasi tersebut akan mengampanyekan Indonesia tanpa stigma yang bebas dari labelisasi unsur SARA, fisik tubuh, ekonomi, budaya, dan gaya hidup.
"Karena itu adalah cacat berkebangsaan yang harus secepatnya diakhiri," tandas Sofyan Manurung Ketua Pokja Sinergi Stop Stigma Nasional pada Rabu (25/1).
Ia melanjutkan, deklarasi tersebut melibatkan relawan yang berempati dan peduli terhadap kondisi bangsa, mereka bersinergi untuk berkampanye sosial mewujudkan Indonesia Bebas Stigma.
Forum Sinergi Stop Stigma
Selain peran masyarakat, deklarasi dipayungi oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pembina yang akan ikut serta dalam deklarasi tersebut.
Forum Sinergi Stop Stigma
"Ini akan menjadi momentum sinergi antara Pemerintah dan masyarakat agar tidak melakukan stigma apapun sehingga ke-bhinekaan ini tetap utuh dan kita dapat selalu menjalani tugas kemanusiaan yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan," ungkap Sofyan.
