Mohon tunggu...
Dindita Ayu Arrohman
Dindita Ayu Arrohman Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa Sarjana Kriminologi Universitas Indonesia

Mahasiswa Sarjana Kriminologi Universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Kekaburan Makna Persetujuan Korban di Mata Hukum

25 Januari 2022   18:01 Diperbarui: 25 Januari 2022   18:01 80 2 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Analisis Kotak Suara. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Hukum substantif kerap kali menunjukan definisi hukum yang terkesan abu-abu karena sifatnya yang kaku dan identik dengan konstruksi mayoritas. Hukum substantif menjadi pedoman dalam mendefinisikan suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum dan jenis hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Contohnya, di dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Pasal tersebut menunjukan adanya kekaburan makna dari setiap unsur substantif terkait dengan pemerkosaan yang terjadi. Dalam hal ini, Pasal tersebut memang telah memberikan batasan atas pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun Pasal ini tidak memberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur pemerkosaan yang terjadi (Ramiyanto & Waliadin, 2018: 321). 

Dari penjelasan pasal 285 KUHP, kita dapat melihat adanya kekaburan makna dari istilah “ancaman” yang tercantum dalam Pasal tersebut. Pasal 285 KUHP, tidak menjelaskan lebih jauh terkait dengan bentuk ancaman kekerasan yang mengindikasikan adanya unsur perkosaan. Kekaburan makna dalam Pasal ini, menyangkut ketiadaan penjelasan terkait dengan “consent” atau persetujuan yang menjadi tolok ukur apakah suatu tindakan termasuk ke dalam ranah pemerkosaan atau tidak. Kekaburan makna substantif terkait dengan unsur pemerkosaan yang tertuang di dalam Pasal ini, dapat mempermudah pelaku pemerkosaan di dalam suatu persidangan untuk menunjukan “persetujuan tersirat” dengan membantah adanya unsur paksaan (ancaman) dan pelanggaran “consent” melalui klaim bahwa korban menyetujui tindakan tersebut. Bentuk “persetujuan tersirat” dilakukan untuk mengaburkan unsur persetujuan yang dilakukan karena terpaksa dan persetujuan atas dasar suka sama suka (Burgin, R., & Flynn, A, 2021). 

Narasi “implied consent” atau “persetujuan tersirat" menyatakan bahwa pelaku memiliki keyakinan yang masuk akal secara objektif dalam menentukan bahwa bentuk kepasrahan dan kepasifan korban adalah wujud dari persetujuan (Burgin, R., & Flynn, A, 2021). Fenomena justifikasi persetujuan tersirat dari pelaku pemerkosaan inilah yang membuat suara dan pengalaman korban menjadi tidak relevan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana pelaku mempersepsikan tindakannya sebagai hal yang tidak melanggar hukum karena adanya persetujuan tersirat tadi. Kekaburan makna persetujuan di mata hukum inilah yang menyebabkan keadilan bagi korban pemerkosaan, terlebih perempuan tidak terpenuhi. 

Fenomena seperti ini akan terus berlanjut dan menunjukan bahwa upaya reformasi hukum hingga saat ini belum menginformasikan perubahan substantif apa pun terhadap pengalaman para korban yang dipersalahkan atas perkosaan, terlebih bagi perempuan yang dikonstruksikan sebagai “korban” yang pasif dan rentan terhadap jenis kejahatan ini. Eksistensi hukum pun, pada akhirnya tidak cukup untuk menghilangkan ketergantungan pada mitos tentang peran perempuan dalam viktimisasi seksual. Dalam hal ini, hukum substantif tidak banyak melindungi perempuan sebagai korban pemerkosaan dan viktimisasi berganda. 

Salah satu mitos yang sangat melekat pada perempuan adalah mitos pemerkosaan yang cenderung berfokus pada perilaku perempuan, terkait dengan bagaimana mereka dianggap mendukung adanya budaya pemerkosaan. Salah satu mitos pemerkosaan yang umumnya berkembang di kalangan masyarakat dan penegak hukum adalah apabila korban sebelumnya sudah setuju untuk melakukan hubungan seksual, maka ia akan seterusnya setuju untuk melakukannya. Bentuk generalisasi dan kesalahan berpikir seperti inilah yang menyebabkan konsep “consent” atau persetujuan menjadi kabur dan terkadang merugikan korban.

 Hal ini dapat dilihat dalam kasus mahasiswi (N), yang meninggal bunuh diri setelah diperkosa dan dipaksa untuk aborsi oleh pacarnya yang merupakan anggota kepolisian (RB). Sebelum meninggal, korban menceritakan via chat kepada rekannya bahwa ia dibius dan diperkosa oleh (RB). Kejadian pemerkosaan tersebut, menghasilkan janin yang tidak dipertanggungjawabkan oleh (RB), sehingga menimbulkan adanya unsur paksaan untuk melakukan aborsi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana respon polisi dan pengadilan terhadap kasus yang menimpa (N), polisi membantah adanya unsur pemerkosaan dan hanya menjerat (RB) dengan pasal aborsi. Klaim polisi inilah yang menunjukan adanya indikasi subjektifitas  yang mengacu pada pembenaran terhadap mitos pemerkosaan.

Kenyataan bahwa korban dan pelaku semasa hidup sering melakukan hubungan seksual, tidak menjamin bahwa korban secara sukarela melakukan hubungan tersebut secara terus menerus. Apabila sebelumnya korban menyetujui dan melakukan hubungan seksual secara suka sama suka, bukan berarti mereka akan terus setuju untuk melakukannya. Dari hal ini, kita dapat melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana hukum dan aparat aparat penegak hukum tidak menegakkan keadilan sebagaimana mestinya terhadap korban.

Dari kasus ini, kita dapat melihat unsur dominasi patriarki di dalam hukum yang melanggengkan “inequality.” Ketiadaan keadilan terhadap korban di dalam kasus ini, serat akan hierarki maskulinitas yang secara tidak langsung membenarkan bahwa “law is male” bukan sekedar istilah kosong tanpa makna.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan