Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi di Indonesia berawal adanya gerakan mahasiswa 16 tahun lalu pada tahun 1998 yang menjatuhkan posisi kekuasaan Presiden Soeharto. Lalu dilanjutkan dengan era Presiden BJ habibi yang  menjabat sebagai Presiden selama 1,5 tahun untuk meneruskan Pak Soeharto. Dan di jatuhkan lagi melalui sidang istimewa DPR/MPR. Setelah itu Gusdur menjadi Presiden ke-4 Indonesia yang dipilih lewat wakil rakyat dan megawati sbg wakil Presiden. Kemudian Gusdur di jatuhkan kembali setelah 2 tahun menjabat lewat sidang DPR/MPR karena keterbatasan Gusdur dengan kesehatannya lalu megawati dinaikkan menjadi Presiden Indonesia yang ke-5 selama 3thn meneruskan Gusdur.
Presiden Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung oleh rakyat. Mulai dari situlah sistem Demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, bahkan seluruh dunia mengakui itu. Indonesia diakui sebagai salah satu dari tiga negara Demokrasi yang terbaik. Apabila pemilihan kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat itu berarti demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia di mata dunia sedang mengalami kemunduran demokrasi yang cukup besar. Dilansir dari nytimes.com.
Alasan perubahan RUU Pilkada:
RUU Pilkada yang diubah ini membuat alasan bahwa pilkada langsung membuat kesempatan korupsi semakin menjadi-jadi dan membuang-buang iuran negara sebesar 41 triliun. Tetapi, Andrew Thornley direktur program pemilu The Asia Foundation mengatakan bahwa pemilihan langsung belum tentu penyebab utama korupsi..
Ketua Koordinator Bidang Politik Rumah Koalisi Indonesia Hebat Toto Suryawan Sukarno Putra berkata "Presiden harus menyelamatkan kekacauan demokrasi saat ini dan ke depan nanti, karena sudah tercium adanya sandiwara politik yang dilakukan oleh segelintir orang untuk kepentingan kelompok maupun organisasi," Dikatakannya, rakyat saat ini tidak bisa dibohongi dan rakyat sudah pasti tau siapa biang keladi dibalik keinginan Pemilukada dilakukan dan dilaksanakan secara tidak langsung.
RUU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI bisa saja dibatalkan apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membatalkan RUU tersebut. Kami warga Indonesia jelas menolak adanya RUU pilkada yang baru saja disah-kan oleh DPR RI. Kami berharap Presiden SBY diakhir jabatan ini membuat keputusan sebaik-baiknya untuk menolak adanya RUU Pilkada.
Mengingat Pak SBY menjabat selama 2 periode di Indonesia juga atas adanya demokrasi murni dari rakyat. Semoga dengan adanya waktu yg tersisa sebagai Presiden Indonesia, Pak SBY menolak adanya RUU Pilkada yang di sah-kan oleh DPR RI. Sehingga demokrasi Indonesia tetap berjalan baik dan semangat reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 tidak terbuang sia-sia.
