Mohon tunggu...
Dimas Multazam
Dimas Multazam Mohon Tunggu... https://www.kompasiana.com/dimasmultazam

Mahasisa Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Ilmu Komunikasi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Runtuhnya Moral Bangsa karena Media Sosial

19 Juni 2021   21:27 Diperbarui: 19 Juni 2021   21:47 137 0 0 Mohon Tunggu...

            Di zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat. Manusia dituntut untuk cepat beradaptasi dengan segala perkembangan yang terjadi. Saat ini media massa menjadi sarana untuk menyampaikan segala informasi yang cepat dan aktual. Hanya dengan internet dan gadget semua orang sudah bisa mencari dan mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan. Dunia media terutama media massa sangat berkembang pesat karena adanya teknologi. Dengan teknologi ini, membuat berita dapat disampaikan dengan lebih cepat dan menyasar ke berbagai platform.

            Saat ini sudah banyak platform-platform media yang tersedia. Mulai dari media cetak, media online dan juga media sosial. Kita diberikan banyak pilihan untuk megakses dan mencari segala hal yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan segala kemudahan yang diberikan. Saat ini media massa khususnya media sosial tidak hanya digunakan untuk sarana menyampaikan informasi saja. Mulai banyak konten -- konten yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meruntuhkan moral bangsa. Khususnya untuk generasi muda yang sangat mudah terpengaruh dari apa yang mereka lihat. Sebagai contoh adalah aplikasi TikTok. Dikalangan masyarakat terutama anak muda aplikasi ini begitu akrab dengan berbagai gerakan yang diikuti dengan musik. Namun banyak orang yang tidak sadar bahwa moral bangsa kita dipertanyakan disini. Banyak dari kalangan masyarakat terutama anak muda menggunakan aplikasi ini bukan malah mengajarkan perilaku yang baik dan membangun. Tetapi malah  mebuat konten-konten yang tidak jelas bakan tidak patut untuk dipertontonkan.

Hal inilah yang perlu dipertanyakan, moral sebagai generasi muda seharusnya harus bisa mencerminkan generasi yang mampu meneruskan bangsa. Bukan malah membuat video atau konten yang jelas-jelas tidak ada faedahnya. Kemudian saat ini sedang marak terjadi kasus bullying yang ada di sosial media. Seringkali terjadi hujatan-hujatan via sosial media yang akhirnya berpengaruh terhadap moral dan psikis seseorang. Hal tsb sangat tidak sehat untuk kedepannya. Dimana yang seharusnya media sosial menjadi tempat mereka untuk berekspresi dan berkarya malah menjadi ladang buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan cacian,hinaan, bahkan deskriminasi terhadap sesuatu hal yang belum tentu mereka mampu melakukannya. Ditambah lagi bebasnya konten-konten di sosial media membuat terdapat banyak sekali konten seksual dan dewasa yang ada di sosial media yang bisa diakses oleh siapa saja. Tidak heran jika kekerasan seksual semakin meningkat tiap tahunnya. Tidak hanya terjadi secara langsung tetapi kekerasan seksual juga terjadi di sosial media. Sungguh miris sekali melihat perilaku generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu membawa bangsa ini kearah yang lebih baik malah menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya untuk diperlihatkan.

Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat sejumlah persoalan yang menghadang generasi penerus bangsa ini , diantaranya: Pertama, Kebebasan Akses Informasi di Media Sosial dan Lemahnya Regulasi. Sering terjadinya fake news, hoax, heat speech di setiap laman jejaring media sosial yang belum diimbangi dengan antisipasi regulasi yang memadai. Dalam perkembangan  teknologi yang ada, sering ditemukan bahwa regulasi dari pemerintah atau badan berwenang terkadang lebih lambat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga peraturan cenderung hadir ketika sejumlah masalah telah terjadi. Atau telah terjadi perkembangan yang mendapat perhatian besar masyarakat. Perkembangan teknologi di satu sisi, adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari. Dimana teknologi ini tentu dapat memudahkan beragam urusan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia tentu berupaya dari hari ke hari mencari terobosan yang dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan kehadiran teknologi yang menyajikan beragam kemudahan, apalagi media sosial yang menawarkan cara mudah berkomunikasi yang inovatif, tentu menjadi daya tarik tersendiri. Kebebasan menerima informasi dari sejumlah media sosial ini menyebabkan lemahnya daya tahan  generasi minelial Indonesia terhadap sejumlah  informasi yang beredar dimasyarakat, khususnya isu-isu yang menjadi perbincangan disekitar lingkungan. Akses informasi yang begitu terbuka dan hadir setiap hari ditambah lagi begitu bebasnya sejumlah informasi ini beredar di masyarakat. Dari berbagai pemberitaan yang ada terlihat bagaimana telah terjadi pro-kontra pandangan masyarakat, termasuk generasi milenial.

Pemerintah selaku bukannya tanpa reaksi, pemerintah telah melakukan pemblokiran situs-situs yang mengandung unsur pornografi (walaupun sudah menjadi rahasia umum jika situs tersebut masih bisa diakses). Serta menanggapi isu yang terjadi, termasuk rencana pemblokiran akun-akun yang menyebarkan konten-konten negatif yang tersebar di media sosial. Mengapa usaha pemerintah selama ini terkesan kurang efektif? Jawabannya adalah karena peran masyarakat terutama orang tua masih kurang berperan aktif mengawasi kegiatan anaknya bermain gadget. Masih banyak orang tua yang terkesan membiarkan anak mereka bermain gadget seharian, dan tidak mencari tahu apa yang dilakukan oleh anak mereka.

Dibutuhkan peraturan yang tegas yang mebatasi segala aktivitas masyarakat dalam menggunakan sosial media. Agar moral bangs aini dapat diselamatkan. Sementara Hukum media di Indonesia masih banyak hal-hal yang luput dari pengawasan. Saat ini dengan segala kebebasan dalam mengekspresikan pendapat melalui sosial media banyak diatur dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat tidak bisa sembarangan dalam mengekspresikan pendapatnya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.  Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Masyarakat khususnya generasi muda pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di Undang Undang No 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian. Tetapi, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Undang-Undang ITE ini tujuannya adalah untuk menjaga  media khususnya media digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi dalam  pelaksanaannya banyak yang menimbulkan rasa ketidakadilan

Dari paparan di atas maka kita dapat simpulkan bahwa perubahan teknologi informasi nyatalah menjadi hal yang amat berpengaruh dalam kehidupan media masa kini. Batas-batas hukum sebagaimana dijelaskan dalam perundangan maupun peraturan hukum mengenai pers menjadi semakin tidak relevan dan tak berkesesuaian lagi dengan realita di masa kini Peraturan hukum media di Indonesia seharusnya mengantisipasi dan memfasilitasi perkembangan teknologi, sehingga kehidupan pers menjadi lebih demokratis. Sudah saatnya pemerintah memahami hal ini dan untuk kemudian melakukan perubahan terhadap UU Pers dan juga UU ITE. Perubahan yang dilakukan tidak ditujukan untuk membatasi namun lebih kepada memfasilitasi media massa agar tetap dapat berfungsi maksimal sebagai kontrol sosial di tengah perubahan teknologi. Justru di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa perubahan ditujukan pada perlindungan hukum yang lebih kuat agar generasi penerus bangsa dapat diselamatkan.

VIDEO PILIHAN