Partai Buruh Israel, salah satu organisasi politik tertua dan bersejarah di negara itu, telah lama menjadi pemain penting dalam dinamika politik Israel dan konflik Israel-Palestina. Berdiri sejak tahun 1930-an sebagai Mapai, partai ini memainkan peran utama dalam mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Partai Buruh memimpin negara selama beberapa dekade pertama setelah berdirinya Israel, memegang visi pembangunan negara Yahudi yang modern dan demokratis. Namun, hubungan partai ini dengan isu Palestina menunjukkan perjalanan yang berliku-liku, mencerminkan perubahan politik domestik dan geopolitik kawasan tersebut.
Posisi Sejarah dan Komitmen terhadap Solusi Dua Negara
Sejak 1990-an, Partai Buruh dikenal sebagai pendukung utama solusi dua negara, yakni pendirian negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Pandangan ini diwujudkan dalam Perjanjian Oslo 1993, sebuah tonggak penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Di bawah kepemimpinan Yitzhak Rabin, perjanjian ini memberikan harapan besar akan perdamaian. Namun, pembunuhan Rabin pada tahun 1995 dan meningkatnya serangan terorisme di kedua belah pihak mengikis kepercayaan pada proses damai tersebut.
Ironisnya, meskipun Partai Buruh mendukung solusi dua negara, pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina justru dimulai selama pemerintahan partai ini. Kebijakan ini menjadi paradoks dan menciptakan hambatan besar bagi realisasi negara Palestina yang merdeka. Bahkan hingga kini, pembangunan pemukiman terus menjadi salah satu isu paling kontroversial, di mana lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.
Penurunan Pengaruh dan Tantangan Politik
Dalam dua dekade terakhir, pengaruh Partai Buruh dalam politik Israel mengalami penurunan drastis. Pada pemilu tahun 2019, partai ini hanya berhasil mendapatkan enam kursi di Knesset, sebuah pencapaian terendah dalam sejarahnya. Banyak analis mengaitkan penurunan ini dengan kekecewaan publik terhadap proses perdamaian yang mandek, serta persepsi bahwa partai ini gagal menawarkan solusi konkret terhadap masalah-masalah domestik dan geopolitik.
Kepemimpinan baru di bawah Merav Michaeli sejak tahun 2021 telah memberikan sedikit harapan untuk kebangkitan. Michaeli berhasil menarik kembali perhatian publik dengan memfokuskan agenda pada keadilan sosial dan memperbarui komitmen terhadap solusi dua negara. Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar, terutama dengan dominasi partai-partai kanan dan ultranasionalis dalam lanskap politik Israel.
Pandangan Terkini terhadap Palestina
Secara resmi, Partai Buruh tetap berkomitmen pada solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Namun, dalam realitas politik saat ini, dukungan terhadap solusi ini di kalangan warga Israel telah menurun secara signifikan. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kurang dari 40% warga Israel mendukung solusi dua negara, sementara mayoritas menganggap konflik tersebut terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Partai Buruh di bawah Michaeli mencoba untuk tetap relevan dengan mengajukan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif. Partai ini mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi pemukiman ilegal dan memulai kembali negosiasi damai dengan Palestina. Namun, langkah ini menghadapi tantangan besar di tengah meningkatnya retorika nasionalis dan tekanan dari kelompok sayap kanan yang semakin berpengaruh dalam pemerintahan.
Kaitan dengan Pemukiman Ilegal
