Lika-Liku Konflik PPP

Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kita bisa melihat di era kepemimpinan Jokowi kerap kali ada kepemimpinan dualisme. Suharso selaku Ketua Umum PPP juga menjabat sebagai Ketua Bappenas, dan Mardiono yang akan menggantikannya pun sedang menjabat sebagai Ketua Pertimbangan Presiden. K

epemimpinan dualisme ini seperti sudah menjadi hal yang wajar di era kepemimpinan Jokowi, jadi tidak heran jika satu orang bisa menjabat lebih dari satu. 

Selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik Internal yang sedang terjadi di salah satu partai. Sebelumnya partai ini juga sudah pernah mengalami konflik internal, dan kembali terulang pada tahun ini.

Partai Persatuan Pembangunan atau akrab di kenal dengan sebutan PPP saat ini sedang mengalami konflik internal. Seperti yang kita ketahui, Suharso Monoarfa selaku ketua umum PPP baru saja dimakzulkan dari jabatannya. 

Berbagai alasan atas pemberhentian Suharso telah banyak diperbincangkan, salah satunya yaitu karena kontroversi "Amplop Kiai". Diketahui, pada tanggal 15 Agustus 2022 Suharso menghadiri Pembekalan Anti Korupsi Partai Politik di Gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPP memberikan pernyataan yang menohok yaitu mengenai amplop kiai. Dirinya bercerita bahwasannya saat dirinya ditugaskan ke beberapa pondok pesantren besar, ia kerap kali diminta meninggalkan amplop setelah bertemu kiai. Imbas dari pernyataan nya tersebut, ia mendapatkan kecaman dari public khususnya masyarakat muslim atau aktivis NU. 

Alasan kecaman tersebut dilontarkan kepada Suharso karena dirinya dianggap telah melecehkan dan menghina kiai di hadapan KPK dan menurut mereka, hal itu sangat tidak pantas diucapkan oleh Ketua Umum partai. Kemudian, menurut Aktivis dan Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Dr Sholeh Basyari menyebutkan, cerita Suharso itu sudah menghina para Kiai-kiai dan bisa membuat anggapan pemberian amplop tersebut sebagai cikal budaya korupsi.

Namun ada anggapan lain mengenai dimakzulakanya Suharso dari PPP, anggapan tersebut disampaikan oleh Asrul Sani selaku elite di PPP, jika konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Namun, keinginan tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Suharso terhadap Amplop Kiai yang pada akhirnya memicu kontroversi di internal partai. Adapun pernyataan dari Achmad jika pencopotan jabatan tersebut bukan hanya sekedar amplop, namun ada hal lain yaitu terkait proyek infrastruktur IKN. 

Menurutnya, hal ini jelas terlihat karena adanya perbedaan pendapat seputar IKN dan PSN yang muncul beberapa pekan yang lalu. Kemudian, dugaan dari pernyataan tersebut, alasan pencopotan jabatan Suharso dari PPP karena sudah tidak sejalan dengan istana dalam memperjuangkan proyek IKN sebagai PSN. 

Selisih tersebut berawal dari Presiden Jokowi meminta agar menjadikan proyek IKN sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) yang akan mempermudah anggaran pembangunan IKN. Bapak Hartanto pun selaku ketua Airlanga beranggapan akan lebih baik IKN menjadi status PSN. Namun, Suharso berbeda pandangan, Ia tidak setuju jika IKN berganti status. 

Baginya, tidak masalah jika IKN tidak berstatus sebagi PSN. Alasannya, berbagai pembangunan yang berlangsung di area IKN sudah tergolong sebagai PSN. Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi merupakan PSN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Suharso pun mengatakan bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan IKN sudah berjalan lancar, yakni melalui belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, pembiayaan IKN akan tetap berjalan baik dengan kondisi saat ini.