"A curious thing about Ugu the Shoemaker was that he didn't suspect, in the least, that he was wicked. He wanted to be powerful and great and he hoped to make himself master of all the Land of Oz, and that he might compel everyone in that fairy country to obey him". - - L. Frank Baum (The Lost Princess of Oz)
Ugu si pembuat sepatu adalah salah satu tokoh antagonis di buku seri ke 11 dunia fantasi Oz. Di dalam buku ini, Ugu mendapat ilmu sihir yang menakjubkan. Dia merasa, dengan kekuatannya itu dia pantas menjadi penguasa daratan Oz. Akan tetapi, ambisinya tersebut membutakannya akan hak orang lain.
Sekelumit kisah tentang Ugu di The Lost Princess of Oz itu mengajarkan anak-anak bahwa sebuah kekuatan dan kekuasaan haruslah diiringi dengan kebijaksanaan dan keadilan.Â
Anak-anak diajarkan sejak kecil bagaimana menghargai hak orang lain. Semua hak, tidak memandang itu hak siapa, karena pemerintahan yang baik selalu memikirkan hak dan kepentingan rakyatnya. Sebisa mungkin meredakan kepentingan yang bertabrakan; sekuat tenaga memegang teguh keadilan.
Uniknya, karakter Ugu mengingatkan saya akan berita yang selama ini saya amati. Berita mengenai sepak terjang Gubernur Anies Baswedan dalam menata Jakarta. Sepak terjang kebijakan, program, dan sikap yang seolah-olah mengatakan "hey penduduk Jakarta! Saya yang berkuasa di sini, dan saya maunya begini, mau saya harus dituruti!" Tentu saja saya harus memiliki bukti dan sumber kenapa saya berpikir seperti itu.
Pertama, Alexis ditutup oleh Anies. Akan tetapi, penutupan ini masih ada celah, sehingga muncullah nama baru Alexis, yaitu 4Play. Beliau lalu mengeluarkan pergub tentang tempat hiburan yang semata-mata menargetkan Alexis. Hal ini mendapat protes dari asosiasi pengusaha hiburan Jakarta, karena dengan Pergub tersebut mereka juga kena imbasnya. Selain itu, dalam penutupannya pun Anies ingin lewat caranya yang "rapi" , sehingga berbuntut kisruh dengan SKPDnya sendiri yaitu Satpol PP (Liputan6.com)
Kedua, penataan fenomenal Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Penutupan Jalan Jatibaru Raya dilakukan oleh Anies demi mewadahi PKL berjualan. Sayangnya, penutupan hanya berpihak pada PKL. Sehingga mengakibatkan konflik kepentingan dengan banyak pihak. Mulai dari saran polisi yang tidak diindahkan, demo dan gugatan sopir angkot, gugatan dari Cyber Indonesia, hingga temuan maladministrasi oleh Ombudsman DKI Jakarta. Penutupan yang ceroboh tanpa menggunakan dasar hukum dan Undang-Undang (Tempo.co)
Ketiga, rumah DP 0 Rupiah yang tanpa kejelasan. Salah satu janji kampanye Anies adalah menyediakan hunian dengan uang muka Rp 0. Faktanya, hunian ini tidak berbentuk rumah tapak, melainkan berupa rumah susun. Skema pembayaran yang belum jelas, hingga DP yang tetap harus dibayar karena berbentuk hutang dari penalangan Pemprov DKI memenuhi polemik program ini (Kompas.com)
Keempat, kambing hitam dan ketidakharmonisan. Inilah hal yang selalu menghiasi sikap Gubernur Anies tiap ada masalah. Semua orang disalahkan, semuanya dilewati dengan cara berkelit. Lihat saja, berangnya Anies saat ada bocoran penutupan Alexis ke media massa. Ketusnya Anies saat dirut PD Dharma Jaya meminta mundur perihal sulitnya administrasi. Muramnya sikap pada penduduk sekitar saat terjadi limbah busa di KBT Marunda. Bahkan yang terakhir menyalahkan Dishub saat kasus viral telepon Ratna Sarumpaet.
Enam bulan, Baru enam bulan menjabat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kelanjutan Jakarta ke depan. Gubernur Anies seakan-akan mengacak-acak Jakarta sesuai dengan keinginannya. Tabrak hak sana tabrak kepentingan sini. Ambisi membutakan mata akan adanya hak yang dilanggar. Bagaimana kelanjutan episode bersambung ini? Anda semua lah penontonnya.
