"Our government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example" - - Louis Brandeis (former Associate Justice of the Supreme Court of the United States)
Seorang guru SD bertanya pada murid-muridnya. "Anak-anak! Aturan itu dibuat untuk?" Serempak mereka menjawab, "untuk dilanggar!"
Jawaban yang polos dan ngawur. Tapi itulah jawaban mereka dan saya ketika bersekolah dulu. Era 90an saat masih di bawah naungan rezim orde baru. Entah kenapa anak sekecil itu telah memiliki pemikiran yang sesat. Mungkin saja karena peraturan acap kali dilanggar dan telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari.
Mungkin saja itulah gambaran seluruh rakyat Indonesia dan pemerintahan saat itu. "Lah, mabok anda ini". Oh tidak, saya 100 % waras. Suatu pemerintahan adalah gambaran dari rakyatnya yang ada di sana. Anda tahu sendiri bagaimana bobroknya penegakan aturan di era itu.
Korupsi di mana-mana, sogok sana sogok sini, tawar menawar dengan polisi, "petrus" datang mendatangi "matius gali". Agaknya ada benarnya juga ucapan Louis Brandeis, bahwa pemerintah adalah guru, contoh, suri tauladan bagi rakyatnya. Teladan yang baik atau yang buruk tergantung pemerintah.
Kondisi saat ini sudah lebih baik. Demokrasi dijaga, hukum ditegakkan. Akan tetapi, masih tetap ada pelanggaran. Salah satunya adalah temuan maladministrasi pada kepala Pemprov DKI. Ombudsman perwakilan DKI Jakarta menyatakan lewat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAPH) bahwa Gubernur Anies melanggar Lima peraturan perundang-undangan dalam kebijakannya menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.
Kebijakan yang diluncurkan untuk mewadahi PKL berjualan. Kebijakan kontroversial yang mendapat penolakan dan kritik banyak pihak (Tempo.co)
Apa sajakah itu?
1. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Hukuman apabila melanggar adalah 18 bulan penjara atau denda Rp 1.5 M.
2. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 28 memaparkan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan serta perlengkapan jalan seperti marka, rambu lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki.
3. PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Di sini mengatur manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, serta trotoar hanya untuk pejalan kaki.
4. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum. Pasal 25 menyebutkan pelarangan berjualan di bagian jalan/trotoar terkecuali apabila jalan/trotoar tersebut telah disetujui oleh Gubernur berubah fungsinya, tentu saja harus memiliki Pergub terlebih dahulu. Hingga saat ini Pergub itu belum ada.
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Perda ini melindungi hak pejalan kaki dengan melarang adanya parkir liar dan aktivitas ekonomi di trotoar.
Banyaknya pelanggaran dalam penutupan jalan tersebut kontradiksi dengan pernyataan Wagub Sandiaga Uno bahwa kebijakan penataan PKL ini sudah sesuai koridor hukum dan paripurna setelah ditelisik secara mendalam oleh biro hukum (Republika.co.id)
Yakin sudah paripurna?
Anda-anda ini pucuk pimpinan. Kepala daerah, bagian dari pemerintahan. Seyogyanya menjadi sebuah teladan yang baik agar rakyat di bawah menjadi masyarakat yang taat hukum. Tidak ada lagi yang berpikir aturan tersebut dibuat untuk dilanggar. Tidak ada lagi yang menabrak dan acuh tak acuh oleh Undang-Undang.
Jika menjadi contoh yang jelek maka akan melahirkan bibit-bibit pengabaian hukum, mengundang masyarakat membuat aturannya sendiri dan berakhir pada anarki.
"If the government becomes a lawbreaker, it breeds contempt for law; it invites every man to become a law unto himself; it invites anarchy" - - Louis Brandeis
